(Taiwan, ROC) --- Ketua Partai Kuomintang (KMT) Wu Den-yih (吳敦義) mengemukakan jika Partai KMT kembali berkuasa, maka ia bersedia menegosiasikan perjanjian damai dengan Daratan Tiongkok, atas alasan menjamin kedaulatan dan melindungi hak-hak Republik Tiongkok. Guna untuk mencegah perjanjian perdamaian lintas selat yang ditakutkan hanya menguntungkan salah satu pihak, Partai Demokrasi Progresif (DPP) baru-baru ini meminta Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) untuk merevisi “Ketentuan Terkait Hubungan Lintas Selat”. Revisi ini dilakukan adalah bukan lain untuk menjamin proses penandatanganan lintas selat yang mendapat persetujuan, baik dari Kongres maupun seluruh masyarakat. MAC juga akan merujuk kepada versi yang diajukan oleh anggota legislator Partai DPP. Revisi ini juga akan didaftarkan sebagai salah satu prioritas dalam sesi pembahasan berikutnya.
Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) saat menghadiri Rapat Kongres pada Selasa (19/2) mengemukakan undang-undang yang ada berlaku bagi siapa saja. Ia menekankan Daratan Tiongkok tidak akan menanggalkan kekuatan militernya dalam menghadapi Taiwan, dan Pemerintah Taiwan di satu sisi harus lebih waspada. Ketua MAC Chen Ming-tong (陳明通) saat menerima wawancara mengemukakan revisi yang akan dilakukan adalah bukan lain menanggapi pernyataan dari Ketua Partai Kuomintang. Chen Ming-tong merasa ketentuan terkait yang mengatur hubungan lintas selat harus diperkuat. Dengan kata lain, setiap perundingan politik harus terlebih dahulu melewati pengajuan perencanaan kepada pihak Yuan Eksekutif. Jika terdapat 2/3 anggota legislator memberikan persetujuan, maka perundingan politik dapat dilakukan. Guna untuk memahami pergerakan opini publik, maka Yuan Eksekutif berhak mengadakan referendum.
Chen Ming-tong menekankan isu lintas selat harus melibatkan konsensus sosial dari masyarakat luas. Jika tidak, ditakutkan akan menyebabkan kontroversi yang membingungkan. Kejadian “Insiden Setengah Jam” dari Chang Ching-chung (張慶忠) jangan sampai terulang kembali. Ia melanjutkan bahwa ini semua bukanlah ingin menghalangi pihak tertentu.
Chen Ming-tong mengatakan, “Ini bukan perihal ingin menghalangi pihak tertentu. Kita adalah negara demokrasi. Keputusan terakhir berada di tangan masyarakat. Masalah politik merupakan isu yang sensitif, sehingga membutuhkan konsensus yang tinggi. Hal ini-lah yang terus saya tekankan.”
Chen Ming-tong melanjutkan bahwa jika Anda ingin bernegosiasi dengan pihak Beijing, maka harus terlebih dahulu mengusulkan rencana tersebut kepada Majelis Nasional. Persetujuan dapat diberikan setelah 2/3 anggota legislator mengiakan. Dan ditengah proses tersebut, Yuan Eksekutif juga berhak mengadakan referendum.