(Taiwan-ROC) -- Tahun 2020 merupakan pemilihan periode ke 15 untuk presiden dan wakil presiden dan periode 10 untuk legislator, apakah akan melakukan pemungutan suara pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari Jumat (18/1) mengelar rapat dengar bagian utara untuk mendengar opini dari berbagai bagian masyarakat, memadatkan konsensus.
Rapat bersama pelaksana pemilihan, perwakilan partai politik dan pakar karena mempertimbangkan kemampuan personil layanan, dana dan unsur lainnya untuk itu setuju agar pelaksanaan pemilu presiden dan legislative disatukan, tetapi banyak perwakilan organisasi yang juga mengemukakan, masalah masa vakum konstitusional dan referendum juga harus diselesaikan.
Direktur eksekutif Asosiasi Komersial Nasional (General Chamber of Commerce of Republik of China/ROCCOC), Wang Quan-hung menyampaikan, ROCCOC mendukung pelaksanaan gabungan pemilu presiden dan legislatif tetapi juga harus menyelesai masalah “masa vakum konstitusional”, ia menyarankan seharusnya waktu pengangkatan legislator dan presiden seharusnya disamakan dengan demikian bisa menyelesaikannya.
Wang Quan-hung mengatakan, “Untuk itu kami menyarankan masa bakti legislator diperpanjang lagi 3 bulan dengan demikian tidak akan mempengaruhi masa vakum konstitusional.”
Yang Yong-nian, professor dari jurusan ilmu politik, Cheng Chi University juga mengemukakan, pengaruh pemilihan gabungan presiden dan legislator pada konvensi hanya hingga batas tertentu, pada proses pemilu sebelumnya juga tidak ada masalah besar, sehingga tidak ada alasan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu. Namun Yang Yong-nian juga mengatakan, yang menjadi perhatian masa peralihan serah terima presiden yang terlalu panjang, masalah masa vakum konstitusional, meskipun KPU mungkin memiliki kedaulatan menyelesaikan, tetapi pemerintah seharusnya mengusulkan yang lebih rinci.
Selain masalah “masa vakum konstitusional”, perwakilan mekanisme pemilu dari berbagai daerah juga mengemukakan keraguan atas “referendum yang disatukan dengan pemilu”
Legislator Lin Mei-lun mengemukakan, pelaksanaan Pemilu 9 in 1 pada akhir 2018 telah membuat pelaksana administrasi daerah kewalahan, apabila ingin agar pemilihan presiden dan legislator dijadikan pemilu gabungan maka seharusnya melakukan revisi peraturan pelaksanaan referendum, tidak seharusnya digabungkan dengan pemilu.