(Taiwan, ROC) - Taiwan tidak akan melangkah mundur, mengorbankan kepercayaan terhadap kebebasan dan perlindungan terhadap kebahagiaan generasi berikutnya, meski menghadapi tekanan.
Baik menggunakan prinsip “satu Tiongkok” maupun memakai intervensi politik untuk mengancam perusahaan manca negara mengubah nama negara “Taiwan,” semuanya adalah tindakan kekerasan yang mengintervensi urusan dalam negeri Taiwan.
Tindakan seperti ini telah menciptakan dampak terhadap kestabilan masyarakat internasional, membuat Tiongkok kehilangan kepercayaan serta kehormatan dalam gelanggang internasional, dan merusak perkembangan hubungan baik antar Selat Taiwan.
Demikian ditegaskan juru bicara Kantor Kepresidenan Huang Chung-yen (黃重諺) pada hari Kamis, 17 Januari, merespon “surat biru hukum internet” yang dirilis bersama oleh dua lembaga ilmiah terkemuka Daratan Tiongkok, yaitu Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences dan Internet Development Research Institution di bawah Universitas Beijing.
Dalam surat terbuka itu, 66 perusahaan internasional besar, termasuk Apple, Nike dan Amazon, yang masih memakai nama negara “Taiwan” dan bukan “China, Taiwan” untuk menyebut Taiwan, diancam akan “dihukum berdasarkan undang-undang.”
Huang Chung-yen mengatakan, “Taiwan menjalin koneksi erat dengan masyarakat internasional dan berdiri kuat di atas fondasi nilai universal. Tidak ada pihak mana pun yang bisa melenyapkan Taiwan dengan cara mengubah nama Taiwan dalam dunia internet. Masyarakat Taiwan juga tidak akan menunduk kepala pada tekanan, dan mengorbankan kepercayaan terhadap kebebasan dan perlindungan terhadap kebahagiaan generasi berikutnya.”
Perihal isu sama yang dilukiskan sebagai tindakan barbaris, Kementrian Luar Negeri hari Kamis juga mengungkapkan protes dan kecaman keras, dan menuntut pihak Daratan Tiongkok tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa merusak perkembangan hubungan antar Selat Taiwan.
Juru bicara MOFA Andrew Lee (李憲章) mengatakan, “Tindakan Tiongkok mengontrol kelakuan perusahaan asing berdasarkan hukum dan politik sendiri, tidak hanya mencerminkan komplotan mengintervensi perusahaan swasta, juga melanggar semangat kebebasan perdagangan internasional. MOFA kembali menyerukan masyarakat internasional agar tidak mentoleransi tindakan ini sehingga Tiongkok tidak menjadi semakin berlebih-lebihanan. Pemerintah manca negara juga hendaknya mengambil tindakan untuk membantu perusahaan-perusahaannya melawan tekanan dari permintaan Tiongkok.”
MOFA juga menegaskan kembali, Tiongkok harus mengakui kenyataan keberadaan Republik Tiongkok di Taiwan, dan Taiwan bukan salah satu provinsi dan tidak dikontrol oleh Republik Rakyat Tiongkok.