(Taiwan – ROC) -- Legislator Partai Kuomintang, Lai Shih-bao (賴士葆) dan legislator lainnya mengajukan penghapusan “promosi undang-undang keadilan transisional” dalam laporan di Yuan Legislatif pada hari Jumat (21/12) tetapi ditentang oleh fraksi partai Progresif Demokratik, ajuan ini tidak berhasil dan ditarik balik.
Lai Shih-bao yang mengemukakan, mengingat dari fakta terjadinya inkonstitusional sejak diloloskannya pembacaan ketiga“Promosi Keadilan Transisional”dan akhir-akhir ini malah terjadi sengketa Komite Keadilan Transisional dalam pertarungan pemilihan dalam partai berkuasa, hal ini sangat membahayakan kredibilitas, penyimpangan undang-undang dan penggunaan kekuasaan yang independen, para legislator segera memperbaiki situasi, pertama menghapuskan peraturan perselisihan ini dan organisasinya
Fraksi People First Party (PFP) hari Jumat juga mengadakan jumpa pers menyampaikan, setelah insiden “Tong Chang” Komite Keadilan Transisional yang dipimpin oleh Yang Chui beberapa waktu ini mengajukan penghapusan patung perunggu, penarikan militer penjaga, mengubah mata uang dan lainnya yang tidak hanya menyimpang dari tujuan legislative mempromosikan peraturan ini juga menghamburkan uang rakyat, hal ini menunjukkan kalau komite keadilan transisional tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, para anggota merasa tidak puas oleh karena ini kelompok pro-demokrasi menrekomendasikan agar ketuanya mengunduarkan diri, apabila tidak maka PFP akan mengusulkan untuk membekukan dana anggran tahun depan Komite Keadilan Transisional sampai ketua baru menjabat.
Namun fraksi DPP terlebih dulu menentang penghapusan “UU Keadilan Transisional” mereka merasa keadilan transisional masih perlu untuk dilanjutkan, Legislator DPP Hsu Zhi-jie ketika diwawancarain juga mengemukakan, Komite Keadilan Transisional seharusnya meneruskan menyelesaikan pengembalian reputasi para korban politik, terkait penghapusan simbol otoriter dapat dilakukan setelah memperjuangkan perekonomian.
Meskipun di bawah tentangan DPP, rancangan penghapusan“UU Keadilan Transisional” dikembalikan ke proses komite dan belum berhasil dalam pembacaan pertama, tetapi dengan instruksi ketua Komite Yudisial DPP, Chou Chun-mi kembali mengajukan rancangan anggaran Komite Keadilan Transisional untuk tahun depan, persengketaan antara partai berkuasa dan oposisi kembali memanas.