(Taiwan, ROC) --- Belakangan ini kasus penyelundupan dari Tiongkok semakin marak. Menjelang peringatan satu tahun pelantikan Presiden Lai Ching-te (賴清德), sepasang ayah dan anak berkewarganegaraan Tiongkok berlayar menggunakan perahu karet dari Fujian dan mendarat di Pantai Guanyin, Taoyuan.
Selain itu, seorang influencer Tiongkok mengunggah video di platform media sosial, mengklaim telah mengendarai perahu karet dari Tiongkok, tiba di pesisir Dayuan, Taoyuan, menancapkan bendera merah berbintang lima, lalu kembali ke Tiongkok. Otoritas Coast Guard Administration (CGA) mengkonfirmasi bahwa video tersebut tidak dimanipulasi, tetapi apakah ia benar-benar mendarat di Taiwan, hal ini masih dalam penyelidikan.
Ketika menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif pada Rabu hari ini (28/5), Ketua Ocean Affairs Council, Kuan Bi-ling (管碧玲) ditanya oleh media apakah maraknya kasus penyelundupan ini merupakan operasi sistematis dari Tiongkok. Ia menjawab, "Tentu saja tidak menutup kemungkinan."
Kuan Bi-ling melanjutkan bahwa seluruh kasus masih dalam penyelidikan di bawah arahan jaksa, dan CGA juga sedang melakukan penyelidikan administratif secara bersamaan. Pihak CGA akan melakukan pemeriksaan dengan standar paling ketat, sementara untuk bagian penyelidikan jaksa, karena bersifat rahasia, detail terkait tidak dapat diungkapkan kepada publik.
Kuan Bi-ling menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, total ada 27 kasus dengan pelaku berasal dari 15 provinsi berbeda di Tiongkok, bahkan termasuk dari provinsi-provinsi pedalaman. Peralatan penyelundupan juga tampak termodulasi, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya operasi sistematis.
Kuan Bi-ling mengatakan, "Pada dasarnya, dari 27 kasus dalam dua tahun terakhir, pelaku berasal dari 15 provinsi berbeda, bahkan dari provinsi yang sangat jauh di pedalaman. Kemudian dari satu provinsi datang satu orang. Distribusi seperti ini sangat sulit dijelaskan dengan kondisi politik, ekonomi, atau sosial sebagai motif penyelundupan ke Taiwan. Selain itu, alasan penyelundupan yang dikemukakan dan perlengkapan yang dibawa oleh para pelaku semuanya sangat termodulasi. Jadi kami tidak menutup kemungkinan adanya operasi sistematis. Namun semua ini merupakan bagian dari gangguan zona abu-abu lintas selat yang perlu kita antisipasi dengan tindakan pencegahan."
Belakangan ini, perselisihan kedaulatan atas Kepulauan Diaoyutai antara Taiwan dengan Jepang kembali mencuat. Kapal nelayan Taiwan Hong Cai Tou No. 6 dilaporkan telah dipaksa naik dan diperiksa oleh pihak Jepang, serta peralatan radionya dibongkar, memicu kritik dari kelompok masyarakat bahwa hak-hak nelayan telah dirugikan.
Menanggapi hal tersebut, Kuan Bi-ling menyatakan bahwa Taiwan tetap menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Diaoyutai, tetapi dalam penegakan hukum internasional yang melibatkan sengketa kedaulatan, terdapat perjanjian bilateral antara kedua negara.
Dalam insiden ini, Taiwan sepenuhnya mengikuti perjanjian bilateral, menangani situasi yang terjadi baik di dalam maupun di luar garis penegakan hukum sementara sesuai dengan prosedur operasi standar. Selama seluruh proses, pemerintah secara aktif memberikan bantuan yang diperlukan.