(Taiwan, ROC) -- Sebagai respons atas pemangkasan anggaran pemerintah pusat pada tahun ini, termasuk pemotongan dana bantuan umum untuk pemerintah daerah yang memicu penolakan, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) saat menghadiri sebuah acara pada hari ini (23/5) menegaskan, pemerintah pusat bukanlah pesulap yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan hanya dapat menyesuaikan kebijakan fiskal di tengah kondisi yang paling sulit.
Akibat pemangkasan besar-besaran terhadap anggaran pemerintah pusat oleh Yuan Legislatif pada tahun ini, Yuan Eksekutif memutuskan untuk memangkas secara menyeluruh 25% dana bantuan umum yang pada awalnya akan dialokasikan untuk pemerintah daerah, sehingga memicu gelombang penolakan dari berbagai wilayah.
Menanggapi hal tersebut PM Cho saat sebelum menghadiri pembukaan “Pameran Pariwisata Internasional Taipei 2025” yang digelar pada hari ini (23/5), mengkritik para legislator yang sebelumnya memangkas anggaran pusat secara besar-besaran, tetapi kini justru menggunakan kepala daerah untuk bersuara dan menolak kehilangan satu sen pun dari dana bantuan pusat, tindakan ini seperti sedang menguliti keuangan pusat secara berulang kali.
PM Cho Jung-tai mengatakan, “Ini seperti berusaha menguliti keuangan pemerintah pusat secara berulang kali. Pemerintah pusat bukan pesulap, tidak bisa sulap-sulaopan, apalagi menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Karena itu, kami harus menyesuaikan fiskal di tengah situasi yang paling sulit.”
PM Cho menunjukkan, kondisi keuangan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir ini telah membaik berkat dukungan dana besar dari pemerintah pusat. Dirinya mencontohkan, total surplus pajak dan pendapatan fiskal dari seluruh pemerintah daerah pada tahun lalu saja mencapai angka NT$ 70,8 miliar. Terlebih lagi Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi dan Statistik (DGBAS) pada 30 Agustus tahun lalu, telah secara resmi mengirimkan surat kepada pemerintah daerah, dengan jelas menyatakan bahwa sesuai ketentuan pelaksanaan bantuan umum, apabila hasil pembahasan anggaran tahun ini mengalami penyesuaian, maka pemerintah pusat juga akan menyesuaikan besaran bantuan umum berdasarkan hasil tersebut.
PM Cho juga menjelaskan bahwa meskipun total dana bantuan umum mencapai NT$250,1 miliar, tetapi NT$ 140,2 miliar di antaranya merupakan tiga jenis bantuan yang diwajibkan secara hukum, dan NT$99 miliar lainnya ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan. Kini, karena kondisi keuangan pemerintah telah mengalami peningkatan yang signifikan, maka pihaknya meminta pemerintah daerah untuk secara mandiri memangkas NT$ 53,9 miliar dari porsi NT$99 miliar tersebut. Selain itu, pemangkasan tersebesar NT$10,7 miliar dari tiga bantuan wajib juga diminta untuk diilakukan oleh pemerintah daerah sendiri.
Apabila jumlah tersebut masih belum mencukupi, pemerintah daerah dapat menggunakan surplus anggaran dari sumber lain. Jikalau tetap tidak mencukupi, maka opsi terakhir adalah melalui penerbitan utang. Jika pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam berutang, maka pemerintah pusat akan memberikan bantuan.
Oleh karena itu, PM Cho menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengalami kesulitan keuangan, dan berbagai tuduhan yang beredar sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan.
Namun, PM Cho juga menyatakan bahwa jika setelah proses penafsiran konstitusi UU Alokasi Anggaran dapat disesuaikan secara wajar mulai tahun depan, dan anggaran umum pemerintah pusat juga memungkinkan untuk ditanggulangi, maka penyesuaian lebih lanjut dapat dibahas. Namun untuk saat ini, pemerintah daerah tetap diminta untuk turut menanggung beban bersama.