(Taiwan, ROC) --- Menjelang satu tahun masa jabatannya, Presiden Lai Ching-te (賴清德) dalam wawancara khusus dengan majalah Wealth Magazine menyatakan bahwa penetapan Tiongkok sebagai kekuatan musuh dari luar berdasarkan Undang-undang Anti-Infiltrasi adalah langkah yang terpaksa diambil.
Hal ini diperlukan agar masyarakat Taiwan memahami situasi saat ini dan sistem negara dapat menyesuaikan diri sesuai arah tersebut, dengan tujuan menjamin keamanan nasional, stabilitas sosial, dan kesejahteraan jangka panjang rakyat Taiwan.
Wawancara dengan Presiden Lai ini diterbitkan pada majalah Wealth Magazine edisi 7 Mei 2025.
Pada Maret tahun ini, Presiden Lai secara tegas mendefinisikan Tiongkok sebagai kekuatan musuh dari luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Anti-Infiltrasi, dan mengumumkan 17 strategi untuk menghadapi ancaman keamanan nasional dan front persatuan dari Tiongkok.
Dalam wawancara tersebut, Kepala Negara menyebutkan bahwa Taiwan dan Tiongkok adalah tetangga dekat, dengan Tiongkok menjadi sumber investasi asing terbesar Taiwan, dan sekitar 2 juta warga Taiwan melakukan perjalanan bisnis dan investasi ke Tiongkok setiap tahunnya.
"Hubungan ini sangat erat, dan jika bukan karena terpaksa, saya tidak akan membuat penetapan seperti ini," ungkap Presiden Lai.
Presiden Lai menjelaskan bahwa Undang-undang Anti-Infiltrasi secara jelas mendefinisikan bahwa negara atau kelompok yang berperang atau berkonfrontasi militer dengan Taiwan, maka akan dianggap sebagai kekuatan musuh dari luar negeri.
Tiongkok tidak melepaskan opsi militer mereka terhadap Taiwan, dan serangan propaganda serta infiltrasi front persatuan juga semakin serius. Pada tahun 2024, ada lebih dari 60 orang dituntut atau dihukum. Angka ini lebih banyak tiga kali lipat dari data tahun 2021.
Bahkan personel militer aktif dan pensiunan yang terlibat, mewakili lebih dari 60% atau dua pertiga dari kasus tersebut.
Beliau menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, mau tidak mau harus mendefinisikan Tiongkok sebagai kekuatan musuh dari luar berdasarkan Undang-undang Anti-Infiltrasi, agar masyarakat dapat memahami situasi dan sistem negara dapat menyesuaikan diri sesuai arah tersebut.
Baik itu perubahan hukum atau penyesuaian kebijakan, tujuannya adalah untuk memastikan keamanan nasional, stabilitas sosial, dan kesejahteraan jangka panjang rakyat Taiwan.
Presiden Lai juga menunjukkan bahwa industri Tiongkok adalah pesaing paling serius bagi Taiwan, ditambah dengan serangan propaganda dan militer Tiongkok terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.
Menanggapi negosiasi terhadap tarif Donald Trump, Presiden Lai menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah tarif yang setara, maka cara terbaik adalah mengurangi pembilangannya, sementara penyebutnya tetap atau diperbesar, dan cara terbaik adalah melalui pembelian.
Mengenai poin-poin negosiasi, Presiden menunjukkan, "Karena dia (Presiden Donald Trump) paling peduli dengan defisit perdagangan AS terhadap Taiwan, kita akan memprioritaskan penyelesaian masalah ini."
Dan item-item pembelian yang diajukan Taiwan dalam negosiasi, termasuk minyak, gas alam, peralatan industri, pesawat, dan persenjataan. Taiwan sangat bersedia menyelesaikan masalah defisit perdagangan bilateral melalui proyek pembelian dan investasi.