(Taiwan, ROC) - Pemerintah tidak akan mengizinkan kebijakan subsidi industri menjadi alat tawar-menawar dalam negosiasi tarif, dan akan segera menyelidiki aksi transhipment ilegal, demikian ditegaskan oleh Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) saat menghadiri sesi interpelasi di Yuan Legislatif pada hari Jumat, sehari setelah Yuan Eksekutif mengusulkan rancangan anggaran khusus sebesar NT$410 miliar untuk menanggapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.
Cho menyebutkan bahwa Yuan Eksekutif telah membentuk gugus tugas diplomasi ekonomi dan perdagangan Taiwan-AS pada akhir tahun 2024 untuk mempersiapkan potensi ancaman tarif dari AS, membantu perusahaan dalam penyesuaian melalui rencana dukungan industri senilai NT$93 miliar, dan mencegah kebijakan subsidi industri menjadi alat tawar-menawar dalam negosiasi tarif.
Cho mengatakan, "Fokus kami dalam rencana dukungan industri NT$93 miliar adalah membantu industri dalam bidang penelitian, pengembangan, dan transformasi. Tujuan kami adalah membantu pelaku usaha."
Perihal laporan legislator Huang Kuo-chang dari Partai Rakyat Taiwan (TPP) bahwa perusahaan energi surya domestik "United Renewable Energy" diduga mengekspor suku cadang buatan Tiongkok ke AS dengan merek OEM, dan sistem kontrol keamanannya menggunakan sejumlah besar monitor buatan Tiongkok yang diberi label ulang sebagai MIT (Buatan Taiwan), Cho menegaskan bahwa ia tidak akan bersikap lunak terhadap aksi transhipment ilegal.
Perdana Menteri juga berjanji akan meluncurkan penyelidikan komprehensif dalam waktu dua minggu dan mengumumkan hasilnya kepada publik. Cho menegaskan, apabila terjadi pelanggaran, akan ditangani sesuai hukum yang berlaku, dan apabila terjadi permasalahan dalam proses pengajuan subsidi, maka kemungkinan pengembalian subsidi tidak dapat dikesampingkan.