(Taiwan, ROC) ---- Pada akhir Maret, polisi Kamboja menggerebek sebuah lokasi penipuan telekomunikasi di Phnom Penh, kemudian menangkap 7 warga Tiongkok dan 179 warga Taiwan, yang semuanya telah dideportasi ke otoritas penegak hukum Tiongkok.
Meskipun Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) telah menyampaikan protes pada Senin kemarin (14/4), tetapi upaya negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Kamboja mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa pemerintah Kamboja dengan tegas menjalankan kebijakan Satu Tiongkok dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum Kamboja.
Menurut laporan The Cambodia China Times, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja menyatakan dalam pernyataannya bahwa tindakan deportasi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Kamboja dan perjanjian bilateral dalam kerangka perjanjian ekstradisi serta kerja sama keamanan antara Kamboja dengan Tiongkok. Tindakan ini bertujuan untuk bersama-sama memerangi kejahatan transnasional, dan pemerintah Kamboja tetap teguh pada posisinya dalam menjalankan kebijakan Satu Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja menyatakan bahwa orang-orang yang diserahkan adalah tersangka kejahatan penipuan online, bukan masyarakat umum. Tindakan menyerahkan mereka kepada otoritas penegak hukum Tiongkok konsisten dengan negara-negara lain di dunia yang berpegang pada kebijakan Satu Tiongkok, dan tidak ada perbedaan sama sekali.