(Taiwan, ROC) -- Terkait dengan kegiatan militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di sekitar Taiwan awal bulan ini, berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA), hal tersebut telah menarik perhatian pejabat senior atau administrasi dari Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Jepang, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jerman, Korea Selatan, dan Swedia. Pemerintah Taiwan juga secara konsisten menekankan bahwa sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, Taiwan akan terus bekerja keras dengan negara-negara yang berpikiran serupa, dan bekerja sama guna melindungi aturan dalam tatanan internasional.
Dalam simposium peringatan 20 tahun Undang-Undang Anti-Pemisahan Negara Tiongkok pada pertengahan Maret lalu, Presiden Lai Ching-te (賴清德) merilis “17 Strategi”, kemudian seorang pengantin asing asal Tiongkok yang memberikan pernyataan terkait unifikasi militer dan pencabutan izin tinggalnya pun menjadi fokus media.
Selanjutnya, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth pada akhir Maret lalu berkunjung ke Filipina dan Jepang, di mana media AS mengungkapkan “Pedoman Strategis Pertahanan Nasional Sementara” yang ditandatangani oleh Hegseth. AS dan Jepang pada 30 Maret lalu menggelar pertemuan menteri pertahanan pertama setelah Donald Trump menjabat sebagai presiden, dimana perhatian diarahkan pada pergerakan militer Tiongkok di sekitar Taiwan. Komando Teater Timur pada Selasa (1/4) lalu mengumumkan peluncuran latihan gabungan di sekitar Taiwan dan pada tanggal 2 April meluncurkan latihan militer “Strait Thunder-2025A”.
Salah satu poin penting dari diplomasi komprehensif adalah meraih dukungan internasional dan hal ini menjadi salah satu strategi pemerintah Taiwan menangani latihan militer Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Latihan militer ini telah menarik perhatian AS, Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara lain dengan fokus dari semuanya adalah menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat internasional, menentang setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan. Juru bicara MOFA Hsiao Kuang-wei mengatakan, “penegasan kembali pentingnya dukungan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, juga merefleksikan konsensus internasional di wilayah regional.”
Selain menekankan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sebagai konsensus internasional dan kepentingan bersama, MOFA juga percaya bahwa seluruh negara memahami dengan jelas bahwa Tiongkok adalah “si pembuat onar” dalam komunitas internasional dan berupaya mengubah status quo. Di saat bersamaan, menegaskan kembali bahwa sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, Taiwan akan terus bekerja sama dengan mitra demokratis untuk bersama-sama memastikan perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan di kawasan dan di Selat Taiwan.