(Taiwan, ROC) -- Hari ini (21/3) adalah batas waktu terakhir yang ditetapkan Istana Kepresidenan untuk mengumumkan anggaran tahunan pemerintah pusat dan revisi Undang-Undang Anggaran Negara tahun ini, dan langkah pemulihan selanjutnya yang akan diambil oleh Yuan Eksekutif pun menjadi sorotan. Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) dalam sebuah wawancara pada pagi hari ini (21/3) saat berada di Yuan Legislatif, menyatakan bahwa mereka akan segera melakukan penelitian lebih lanjut bersama para pakar hukum publik.
Mosi peninjauan kembali terhadap rancangan anggaran tahunan pemerintah pusat dan revisi Undang-Undang Alokasi Pendapatan Keuangan untuk tahun ini sebelumnya telah ditolak oleh Yuan Legislatif, dan tanggal 21 Maret merupakan batas waktu terakhir bagi Istana Kepresidenan untuk mengumumkan kedua rancangan tersebut. Sebelumnya, Yuan Pengawas telah menyatakan jika setelah pengumuman dari Istana Kepresidenan, mereka akan mengajukan permohonan penafsiran konstitusi dan tindakan sementara terkait rancangan anggaran tahunan. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Yuan Eksekutif pun menjadi sorotan.
PM Cho dalam sebuah wawancara saat berada di Yuan Legislatif, menyatakan bahwa terkait dengan anggaran tahunan, selain Yuan Legislatif, lembaga-lembaga konstitusional lainnya juga sangat terdampak. Mengenai dampak dari anggaran tahunan dan revisi Undang-Undang Alokasi Pendapatan Keuangan, Yuan Eksekutif akan bertindak secara konsisten sesuai dengan semangat dan prinsip konstitusi, serta akan melakukan pembagian tugas yang diperlukan.
PM Cho menyampaikan, Yuan Eksekutif akan bekerja sama dengan para pakar hukum publik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna menjamin fungsi lembaga konstitusional dan hak-hak rakyat.
Legislator Kota Taipei, Jian Shu-pei (簡書培) dalam postingannya di jejaring Facebook, menyebut bahwa Biro Kepolisian Pemerintah Kota Taipei mewajibkan kegiatan penggalangan tanda tangan untuk pemakzulan agar mengajukan izin sesuai dengan Undang-Undang tentang Rapat dan Demonstrasi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri, Liu Shyh-fang (劉世芳) pada Kamis (20/3) menyampaikan bahwa terlepas dari partai politik atau kelompok masyarakat mana yang ingin mendirikan stan penggalangan tanda tangan untuk pemakzulan di tempat umum, yang terpenting adalah menjamin keamanan. Namun, Kementerian Dalam Negeri tidak pernah mengharuskan kelompok pemakzulan untuk mengajukan izin berdasarkan Undang-Undang tentang Rapat dan Demonstrasi saat mendirikan stan.
“Mendirikan stand dan menggelar rapat atau demonstrasi adalah dua konsep yang berbeda”, tegasnya.
PM Cho dalam wawancara hari ini juga menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan penjelasan yang jelas, sehingga ia tidak akan mengulanginya. Jika pihak kepolisian Kota Taipei masih tidak memahami makna sebenarnya dari melindungi keselamatan masyarakat dan langkah-langkah yang wajar, dirinya akan meminta Liu Shyh-fang (劉世芳) untuk memberikan arahan yang lebih tegas lagi, dan jika diperlukan maka akan mengambil tindakan yang semestinya.