(Taiwan, ROC) -- Selebgram asal Tiongkok “Yaya di Taiwan” yang mendukung unifikasi melalui kekuatan militer telah dicabut izin tinggalnya, dan kabarnya ada pula selebgram pasangan asal Tiongkok lainnya yang juga menyuarakan pendapat serupa, yang kini tengah diperiksa oleh Ditjen Imigrasi. Kepala Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC), Chiu Chui-cheng (邱垂正) pada hari ini (14/3) mengatakan bahwa mendukung kemerdekaan atau unifikasi adalah bagian dari kebebasan berpendapat, tetapi mempropagandakan perang, unifikasi melalui kekuatan militer, atau penghancuran kedaulatan Republik Tiongkok sudah melampaui batas kebebasan berpendapat. Pemerintah tidak bisa tinggal diam, dan MAC akan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk menindak sesuai hukum.
Pasangan asal Tiongkok, Liu Zhen-ya (劉振亞) yang mengelola akun “Yaya di Taiwan” di TikTok, baru-baru ini dilaporkan karena mengunggah video yang mendukung unifikasi Tiongkok melalui kekuatan militer, yang mengakibatkan pencabutan izin tinggalnya. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa ada pasangan asal Tiongkok lainnya, seperti Enqi (恩綺) dan Xiaowei (小微) yang juga memiliki akun TikTok dan mengunggah pendapat serupa, yang kini juga sedang diperiksa oleh pihak Ditjen Imigrasi.
Menteri Dalam Negeri Taiwan, Liu Shyh-fang (劉世芳) dalam sebuah wawancara saat berada di Yuan Legislatif pada hari ini (14/3) mengemukakan bahwa Ditjen Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri (MOI) memang telah menangani beberapa selebgram pasangan asal Tiongkok yang mengunggah video dengan konten yang menyebutkan penggunaan kekuatan militer untuk menyerang Taiwan, serta memuji sikap Tiongkok dalam unifikasi. Mereka telah ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku dan proses wawancara juga sedang berlangsung.
Terkait dengan perhatian publik apakah saat ini bisa membicarakan “unifikasi”, tetapi tidak “unifikasi melalui kekuatan militer”? Kepala MAC Chiu Chui-cheng (邱垂正) dalam sebuah wawancara menyampaikan bahwa mendukung kemerdekaan atau unifikasi adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dianggap umum, tetapi mempropagandakan perang atau unifikasi melalui kekuatan militer sudah melampaui batas kebebasan berpendapat. Pemerintah, berdasarkan tanggung jawabnya, akan menindak sesuai dengan hukum. Chiu Chui-cheng (邱垂正) juga memercayai jika mayoritas rakyat Taiwan tidak akan menerima atau membiarkan pendapat semacam itu yang dapat merusak kedaulatan negara, martabat nasional, dan kepentingan secara keseluruhan.
Terkait apakah ucapan selamat ulang tahun untuk Tiongkok oleh artis Taiwan dapat melanggar hukum, Chiu menuturkan bahwa pemerintah sering mengingatkan artis bahwa saat mereka pergi ke Tiongkok untuk mengembangkan karir, mereka sering kali terpaksa membuat pernyataan politik karena adanya tekanan dari pemerintah Tiongkok atau netizen. Pemerintah juga menyarankan para artis Taiwan untuk memerhatikan perasaan masyarakat Taiwan dan tidak seharusnya merugikan negara. Namun, akhir-akhir ini ada beberapa artis yang semakin ekstrem, seperti membagikan postingan yang mendukung latihan militer Tiongkok di sekitar Taiwan. Ini jelas merupakan bentuk provokasi perang dan unifikasi melalui kekuatan militer terhadap Taiwan, yang perlu dikutuk dengan tegas.
Chiu Chui-cheng (邱垂正) menegaskan bahwa Republik Tiongkok adalah negara yang berdaulat dan merdeka, serta Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sikap tegas ini tidak pernah berubah. Dirinya juga sekali lagi mengingatkan para artis bahwa mengembangkan karir di RRT memiliki risiko tertentu. Pemerintah akan membangun mekanisme pendampingan dan manajemen di bidang ini, sehingga mereka yang menghadapi hambatan saat berkarir di Tiongkok dapat kembali ke Taiwan.
Chiu Chui-cheng (邱垂正) juga menyampaikan bahwa Partai Komunis Tiongkok terus-menerus mengganggu Taiwan dan memberikan tekanan, termasuk ancaman militer, penindasan diplomatik, infiltrasi ekonomi, dan serangkaian operasi perang persepsi. Semua ini merupakan akar utama ketidakstabilan di Selat Taiwan dan ketegangan hubungan lintas Selat. Tiongkok terus meningkatkan upaya unifikasi terhadap seluruh masyarakat Taiwan. Untuk menjaga kemanaan negara, stabilitas sosial, dan kesejahteraan rakyat, pemerintah akan sepenuhnya melaksanakan kebijakan yang diperlukan.