(Taiwan, ROC) – Mengenai insiden di mana seorang pelaku usaha pariwisata yang ikut dalam rombongan Pemerintah Kabupaten Hualien saat berkunjung ke Hong Kong pada bulan Februari tahun ini ditahan oleh otoritas Hong Kong, Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Chiu Chui-cheng (邱垂正) pada hari ini (6/3) menyatakan bahwa individu tersebut ditangkap berdasarkan hukum pidana Hong Kong terkait tuduhan pencucian uang. Chiu menegaskan bahwa kasus ini seharusnya tidak berkaitan dengan keamanan nasional. Namun, dirinya berharap pihak Hong Kong dapat segera memberikan penjelasan terkait kasus ini, serta menjamin hak hukum dari yang bersangkutan.
Pemerintah Kabupaten Hualien membentuk rombongan untuk mengunjugi Hong Kong pada bulan Februari, guna mengadiri pameran pariwisata. Namun, seorang pelaku usaha pariwisata yang ikut dalam rombongan tersebut ditahan oleh otoritas Hong Kong saat memasuki wilayah tersebut dan hingga kini masih ditahan. Kepala MAC, Chiu Chui-cheng (邱垂正) menyatakan bahwa MAC segera menangani kasus ini sejak awal. Menurut pengacara yang ditunjuk, kepolisian Hong Kong menahan individu tersebut dengan alasan pelanggaran hukum pidana. MAC akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan bantuan yang diperlukan.
Chiu Chui-cheng (邱垂正) menunjukkan, kasus ini telah menarik perhatian masyarakat, sehingga dirinya berharap pihak berwenang di Hong Kong dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada publik serta menjamin hak hukum individu yang bersangkutan.
Chiu mengatakan, “Saat ini, alasan penangkapannya berdasarkan hukum pidana, yakni dengan tuduhan pencucian uang sesuai dengan UU di Hong Kong, dan tidak ada kaitannya dengan keamanan nasional. Namun, tetap perlu ada penjelasan dari pihak Hong Kong mengenai keseluruhan kasus ini agar semua orang dapat memahami fakta yang sebenarnya.”
Rombongan tersebut mendapat lebih banyak sorotan karena diikuti oleh anggota legislatif dari Partai Kuomintang (KMT), Fu Kun-chi (傅崐萁). Namun, Chiu tidak secara langsung menanggapi pertanyaan media terkait hal tersebut. Dirinya hanya menyebutkan bahwa ada anggota legislatif lain yang memberitahukan kasus ini, tetapi yang terpenting adalah MAC sudah memeproleh informasi terkait kasus ini sejak hari pertama kejadian.
Selain itu, terkait pemeriksaan pemerintah terhadap status kepemilikan identitas dan dokumen Republik Rakyat Tiongkok (RRT) oleh pejabat publik, Chiu Chui-cheng (邱垂正) menegaskan kembali bahwa sedari awal, pejabat publik yang akan diangkat memang harus membuat pernyataan sumpah terkait berbagai hal.
Penambahan pernyatan sumpah serta sosialisasi mengenai peraturan dalam UU Hubungan Lintas Selat yang telah diberlakukan sejak 2004, merupakan bagian dari pelaksanaan administrasi sesuai hukum dan tanggung jawab yang ada.