(Taiwan, ROC) Yuan Legislatif kemarin (19/2) menyampaikan undang-undang anggaran umum pemerintah pusat dan undang-undang alokasi pendapatan dan belanja tahun ini kepada Yuan Eksekutif, Perdana Menteri Cho Jung-tai pada hari Kamis ini (20/2) dalam sidang Yuan Eksekutif mengatakan, hal ini belum trerjadi sebelumnya dalam Yuan Eksekutif, untuk pertama kali mendapat draf anggaran dengan pemotongan yang tidak jelas, pihaknya sangat meragukan apakah laporan tinjauan ini mematuhi undang-undang anggaran dan ketentuan konstitusi. PM Cho Jung-tai mengatakan bahwa sebagai tanggapan terhadap draf undang-undang anggaran umum, Yuan Eksekutif akan mempelajari solusi yang sesuai dengan hukum dan konstitusional.
PM Cho Jung-tai mengatakan, mengapresiasi Ketua Yuan Legislatif Han Kuo-yu memimpin rapat pembahasan ini, meskipun tidak ada hasil, akan tetapi sudah berupaya, semua warga bisa menilai, selanjutnya adalah tugas pekerjaan yang diupayakan oleh Yuan Eksekutif sendiri. PM Cho Jung-tai juga mengundang setiap Kementerian untuk mempersiapkan informasi internal yang sesuai dengan undang-undang konstitusi, saat memberikan penjelasan agar bisa dipahami oleh legislator, memahami kendala-kendala yang ada sehingga dalam waktu singkat dapat melakukan perbaikan.
PM Cho Jung-tai mengatakan, UU perencanaan keuangan dan total anggaran serentak disampaikan kepada Yuan Eksekutif, akan menimbulkan konflik sebelum dan sesudah UU tersebut diberlakukan, ditambah lagi undang-undang alokasi pendapatan dan belanja mengalami skala perubahan besar terhadap fiskal pemerintah pusat dan daerah, akan tetapi tidak membahas pembagian kekuasaan, hal ini menyebabkan sebagian proyek pengerjaan pemerintah pusat tidak dapat dipromosikan atau dilanjutkan. Sementara untuk anggaran umum tidak melalui putusan sidang pembacaan ke-3, meminta Yuan Eksekutif untuk melakukan revisi penyesuaian sendiri, yang melanggar konsep pemisahan kekuasaan dalam konstitusi, terkait dengan anggaran umum, Yuan Eksekutif akan mempelajari solusi penyelesaiannya.