(Taiwan, ROC) – Sebanyak 24 anggota DPR dari Partai Republik di Amerika Serikat (AS) pada Kamis (6/2) mengajukan resolusi yang menyerukan pemerintah Trump untuk menghapus kebijakan “Satu Tiongkok” yang dianggap “ketinggalan zaman, kontraproduktif, dan tidak jujur”. Resolusi tersebut juga mendesak pemulihan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, negosiasi perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan Taiwan, serta dukungan bagi Taiwan untuk bergabung dalam organisasi internasional.
Resolusi bersama ini diprakarsai oleh anggota DPR dari Partai Republik, Tom Tiffany dan Scott Perry yang menyebutkan bahwa kebijakan “Satu Tiongkok” telah ketinggalan zaman, tidak mampu memenuhi kepentingan rakyat Taiwan dan AS, serta tidak mencerminkan kenyataan yang jelas jika selama lebih dari 70 tahun Taiwan telah menjadi negara berdaulat yang independen.
Resolusi tersebut menyatakan bahwa mengingat Taiwan mempertahankan hubungan diplomatik, budaya, dan ekonomi dengan sejumlah negara di dunia, hal ini menunjukkan jika Taiwan secara jelas dan tak terbantahkan terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Oleh karena itu, Presiden AS seharusnya meninggalkan kebijakan “Satu Tiongkok”, mengakui Taiwan sebagai negara merdeka yang tidak berada di bawah pemerintahan RRT, dan tidak termasuk dalam wilayah kedaulatannya.
Resolusi tersebut menyerukan Presiden AS untuk mengakui legitimasi pemerintahan Taiwan yang dipilih secara demokratis, menormalisasi hubungan diplomatik kedua belah pihak, serta mengizinkan kedua negara saling menempatkan duta besar. Presiden juga diminta untuk mencabut pedoman institusional yang membatasi komunikasi dan interaksi normal antara pejabat AS dan Taiwan.
Selain itu, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) seharusnya memulai negosiasi resmi untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Taiwan.
Tom Tiffany dan para anggota DPR lainnya dalam resolusi tersebut menyerukan agar Presiden AS, Duta Besar untuk PBB, serta pejabat terkait lainnya untuk mengambil langkah-langkah guna mendukung keanggotaan penuh Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya yang diikutsertai oleh AS.
Dalam sebuah pers rilis, Tom Tiffany menegaskan kembali jika Taiwan adalah negara yang bebas, demokratis, dan independen, yang tidak pernah berada di bawah kendali Negeri Panda. Dirinya menekankan bahwa kebijakan AS seharusnya mencerminkan fakta objektif yang tak terbantahkan ini sedari dulu.
Tom Tiffany yang berasal dari negara bagian Wisconsin, selama beberapa tahun terakhir telah berulang kali mengajukan resolusi yang serupa. Resolusi bersama ini menyampaikan pandangan atau sikap Kongres AS terkait isu tertentu dan tidak memerlukan persetujuan Presiden, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
Anggota DPR lainnya yang mendukung resolusi ini termasuk Chris Smith, selaku Ketua Bersama Komisi Eksekutif Kongres tentang Tiongkok (CECC), serta Andy Ogles yang sebelumnya mengusulkan agar Taiwan diundang untuk berpartisipasi dalam latihan militer RIMPAC (Rim of the Pacific).