(Taiwan, ROC) – Mantan Anggota Dewan Kabupaten Nantou, Shi Xue-yan (史雪燕) diberhentikan dari jabatannya karena masalah kewarganegaraan. Dalam wawancara radio pada 7 Februari, Menteri Dalam Negeri Taiwan Liu Shyh-fang (劉世芳) mengungkapkan bahwa pasangan WNA asal Tiongkok yang telah memperoleh KTP Taiwan berhak atas hak memilih dan dipilih. Namun, jika terpilih untuk jabatan publik, mereka wajib melepaskan kewarganegaraan asal dalam waktu satu tahun. Jika tidak, maka jabatan mereka akan dicabut sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memang memiliki jalur pengajuan pelepasan kewarganegaraan. Tetapi, keputusan terakhir tetap bergantung pada kemauan individu untuk menjalankan prosedur tersebut.
Mantan Anggota Dewan Kabupaten Nantou Shi Xue-yan, diberhentikan dari jabatannya karena masih memiliki kewarganegaraan RRT. Kementerian Dalam Negeri (MOI) Taiwan tahun lalu mengeluarkan surat edaran kepada Dewan Kabupaten Nantou untuk mencabut jabatan Shi Xue-yan, dengan keputusan berlaku sejak tanggal pelantikannya pada 26 Agustus 2021. Menanggapi hal ini, Shi Xue-yan menjelaskan bahwa dirinya telah memperoleh kewarganegaraan Taiwan secara sah pada saat itu dan tidak pernah diminta untuk melepaskan kewarganegaraan RRT, sehingga ia berencana menempuh upaya hukum administratif.
Menteri MOI Liu Shyh-fang menegaskan bahwa meskipun Shi Xue-yan telah memperoleh KTP Taiwan dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Kabupaten Nantou, tetapi setelah dilantik sebagai anggota pengganti, ia gagal memenuhi batas waktu hukum untuk melepaskan kewarganegaraan asingnya. Oleh karena itu, MOI memproses pencopotan jabatannya sesuai aturan yang berlaku dan telah secara resmi memberitahukan keputusan ini kepada Dewan Kabupaten Nantou serta Shi Xue-yan sendiri.
Terkait kasus pejabat publik berkewarganegaraan Tiongkok, Liu Shyh-fang menyatakan bahwa Shi Xue-yan telah mengajukan banding administratif, yang saat ini masih ditinjau oleh MOI. Ia menegaskan bahwa jika ingin menjadi wakil rakyat di Taiwan, seseorang harus mematuhi hukum Taiwan serta bersumpah setia kepada negara demi menjaga kepentingan nasional.