(Taiwan, ROC) -- Pemerintah Kota Taipei pada bulan lalu mengajukan undangan untuk Administrasi Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Shanghai untuk melakukan kunjungan ke Taiwan pada tanggal 11-14 Februari 2025 dan menghadiri festival lentera Taipei, Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) pada hari Jumat ini (7/2) menyampaikan, melalui evaluasi secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah, untuk tahap saat ini, pihaknya belum menyetujui kunjungan delegasi Administrasi Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Shanghai ke Taiwan. Agenda kunjungan delegasi ini ke Taiwan, sebagian akan mengunjungi jalur wisata, maka dinilai akan lebih baik kunjungan ini berjalan setelah pembahasan dari 2 asosiasi lintas selat yakni Asosiasi Pariwisata Selat Taiwan (TSTA) dan Association For Tourism Exchange Across The Taiwan Straits (ATETS), baru kemudian mengundang delegasi Shanghai untuk berkunjung ke Taiwan.
MAC mengemukakan, hal-hal terkait wewenang dari kedua lintas selat, dalam rangka melindungi pelaku perjalanan domestik, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjamin kerja sama pariwisata lintas selat yang sehat, kunjungan delegasi lintas selat ini akan menjelajahi jalur wisata Taiwan, semestinya melalui komunikasi dan pengaturan dari kedua asosiasi lintas selat yakni TSTA dan ATETS. Sedangkan untuk urusan pemerintah Taiwan yang mengajak warga Daratan Tiongkok untuk berwisata ke Taiwan, disesuaikan dan mematuhi mekanisme “2 asosiasi lintas selat”, pemerintah Taiwan tengah bernegosiasi dan melakukan penyesuaian dengan pihak Daratan Tiongkok.
MAC menegaskan, terkait wewenang lintas selat termasuk wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat, maka mengingatkan kepada pemerintah setiap daerah, asosiasi masyarakat yang relevan, semestinya memenuhi cakupan standar ketentuan lintas selat, serta kooperatif dengan kebijakan pemerintah yang telah dinegosiasikan dalam pertemuan “2 asosiasi lintas selat”, yang mana bertujuan untuk menjaga kepemtingan nasional secara menyeluruh, menjamin hak dan kepentingan dari pelaku perjalanan dan warga masyarakat, tidak secara pribadi bekerja dengan pihak Tiongkok terkait dengan urusan wisata lintas selat agar tidak melanggar hukum.