(Taiwan, ROC) Perdana Menteri Cho Jung-tai pada hari Kamis ini (6/2) dalam sidang Yuan Eksekutif mengatakan, dalam rangka menanggapi masalah keamanan informasi dengan munculnya layanan digital baru, maka instansi pemerintah secara menyeluruh dilarang menggunakan layanan AI DeepSeek, dan penggunaan produk informasi dan komunikasi merek Tiongkok tidak dizinkan, juga tidak boleh menginstal perangkat tidak resmi; apabila ada keharusan untuk pemakaian di kalangan universitas negeri dan riset penelitian, maka perlu mengajukan permohonan, perlu ditinjau sebelum penggunaannya.
Dalam rapat Yuan Eksekutif yang berlangsung pada hari Kamis ini (6/2), dalam pertemuan PM Cho Jung-tai mengatakan, menanggapi munculnya risiko keamanan informasi yang timbul dari jenis layanan digital baru, maka pemerintah harus segera melarang penggunaan AI DeepSeek. Otoritas pusat yang bertanggung jawab atas berbagai tujuan harus mengawasi penyedia infrastruktur penting yang ditentukan dalam Undang-Undang Manajemen Keamanan Informasi, serta konsorsium yang disumbangkan oleh pemerintah, untuk melakukan hal yang sama guna memastikan keamanan informasi negara.
Juru Bicara Yuan Eksekutif Lee Huei-chih mengatakan, “dalam menanggapi munculnya jenis layanan digital baru yang menimbulkan risiko keamanan informasi, PM Cho Jung-tai meminta Kementerian Urusan Digital (MODA) untuk mewakili Yuan Eksekutif bersurat kepada setiap instansi pemerintahan, sekali lagi menegaskan setiap instansi pemerintahan wajib mematuhi standar aturan yang berlaku guna menjaga keamanan informasi nasional, setiap produk komunikasi informasi dari instansi pemerintahan tidak boleh menggunakan merek Tiongkok, juga tidak boleh menginstal perangkat lunak yang tidak resmi.”
Berkaitan dengan swasta, PM Cho Jung-tai meminta MODA, Dewan Sains dan Teknologi Nasional (NSTC) lebih lanjut melakukan evaluasi dengan menggunakan alat penilaian yang setaraf internasional, kemudian berdasarkan hasil penelitian akan mengeluarkan peringatan risiko. Ia juga meminta kepada menteri NSTC Wu Cheng-wen untuk mengadakan rapat antar Kementerian, untuk menganalisa tata kelola yang rasional, cakupan pengawasan juga perlu diperketat, lebih aktif dan efektif.