(Taiwan, ROC) - Yuan Legislatif periode ke-11 resmi memasuki sesi ketiga usai berakhirnya liburan Tahun Baru Imlek. Kaukus legislatif dari partai penguasa dan oposisi diperkirakan akan membuka sidang kompromi dalam waktu dekat untuk menentukan tanggal pembukaan sesi dan topik-topik kunci yang akan diratifikasi, yang umum diperkirakan akan mencakup peninjauan anggaran belanja pemerintah pusat dan rancangan amandemen peraturan pemberhentian (recall) pejabat pemerintah.
Pemimpin kaukus Partai Progresif Demokratik (DPP) Ker Chien-ming (柯建銘) mengemukakan bahwa “sesi baru Yuan Legislatif adalah medan perang pemberhentian pejabat pemerintah,” di mana pemerintah dan kubu oposisi diperkirakan akan memasuki periode konfrontasi yang paling parah.
Ker meminta Ketua Yuan Legislatif Han Kuo-yu (韓國瑜) untuk mengadakan sidang kompromi partai penguasa dan oposisi sesegera mungkin untuk membahas tanggal pembukaan Yuan Legislatif dan solusi untuk RUU pemilihan dan pemberhentian pejabat serta pembekuan anggaran belanja pemerintah pusat.
Ker Chien-ming mengatakan, “Mengapa kita perlu mengadakan sidang kompromi dengan pemerintah dan partai oposisi? Karena ada tiga RUU yang perlu dibahas. Yang pertama adalah UU Pemilu dan Recall yang kini sedang dikaji. Yang kedua adalah anggaran umum. Jangan lupa, sidang anggaran umum sudah dibuka dan rancangan anggaran umum baru akan dikirim. Ini sangat keterlaluan dan tidak masuk akal. Belum pernah terjadi dalam sejarah bahwa rancangan anggaran umum tidak dikirim sampai sidang baru dimulai.”
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal kaukus legislatif Partai Kuomintang (KMT) Lo Chih-chiang (羅智強) mengutarakan bahwa KMT sepenuhnya siap untuk menanggapi semua langkah peratifikasian untuk sesi baru.
Lo mengatakan, “Pada dasarnya, kecepatan dan kemajuan berbagai isu dan RUU terkait akan didasarkan pada jadwal yang telah ditetapkan, dan kemudian secara bertahap didorong maju. Pada sesi sebelumnya, ada beberapa RUU yang telah melewati pembacan pertama.”
Di lain pihak, Partai Rakyat Taiwan (TPP) akan terus mendorong RUU tentang kejahatan melarikan diri dari jaminan, lobi ilegal, aset virtual, dan pemungutan suara tidak hadir.
Pemimpin kaukus TPP Huang Kuo-chang (黃國昌) menekankan bahwa kasus penipuan yang merajalela di Taiwan sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah DPP untuk mereformasi peradilan dan kurangnya penerapan undang-undang baru, maka berharap dalam sesi baru dapat mengurangi terjadinya penipuan melalui reformasi judisial dan peningkatan manajemen aset keuangan.