(Taiwan, ROC) – Amerika Serikat (AS) membekukan bantuan luar negeri dengan dalih untuk ditinjau ulang, memicu pertanyaan dari anggota parlemen yang menilai jika langkah tersebut sama saja dengan memberikan hadiah besar kepada Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Para akademisi juga menunjukkan, pembekuan bantuan militer senilai lebih dari 1 miliar dolar AS untuk Taiwan ibarat memberikan cek kosong kepada Beijing, yang bisa semakin leluasa menekan Taiwan. Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (30/1) menyatakan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk memastikan “America First” dan tidak akan berspekulasi tentang hasilnya terlebih dahulu.
Setelah berhasil kembali ke Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump memerintahkan penghentian sementara program bantuan luar negeri selama 90 hari untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan untuk memastikan apakah program tersebut sejalan dengan kebijakan utamanya, yakni “America First”.
Dalam sidang dengar pendapat Kongres bertajuk “Pengaruh Jahat Tiongkok di Dalam dan Luar Negeri: Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan”, Senator Chris Van Hollen dari Partai Demokrat menyatakan bahwa kebijakan pembekuan tersebut mengirimkan sinyal yang sangat buruk kepada mitra-mitra global yang berjuang mempertahankan kedaulatan negara mereka dari pengaruh RRT.
Chris Van Hollen mengemukakan, ada pandangan yang menyebutkan penundaan dan penghentian bantuan keamanan AS merupakan pukulan berat bagi mitra-mitra seperti Taiwan, Vietnam, Indonesia, Filipina, serta negara-negara kepulauan Pasifik. Negara-negara tersebut bergantung pada dukungan berkelanjutan dari AS, tetapi kini bantuan tersebut dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa kejelasan kapan akan dilanjutkan kembali.
Dirinya pun mempertanyakan kebijakan pembekuan tersebut merupakan kesalahan yang seharusnya bisa sepenuhnya dihindari, tetapi justru menjadi sebuah “hadiah besar” bagi Negeri panda.
Melanie Hart, selaku peneliti dari Atlantic Council yang hadir sebagai saksi menyatakan bahwa “kebijakan pembekuan ini melemahkan kemampuan AS untuk bersaing dengan Negeri Tirai Bambu di berbagai bidang.”
Melanie Hart mengungkapkan bahwa lebih dari 1 miliar dolar AS dalam bentuk “Pendanaan Militer Luar Negeri / FMF” yang diberikan kepada Taiwan telah dibekukan. Selain itu, lembaga non-profit seperti Institut Demokrasi Nasional (NDI) dan Institut Republik Internasional (IRI) sedang menutup operasi global mereka, sementara pendanaan untuk organisasi hak asasi manusia juga turut dibekukan.
Melanie Hart menegaskan, AS sedang berada dalam persaingan paling penting di abad ini.
“Semakin lama kebijakan pembekuan ini berlangsung, semakin sulit bagi kita untuk merebut kembali keunggulan yang telah hilang hari ini, besok, dan minggu ini” ujar Hart.
Terkait pernyataan Hart mengenai “lebih dari 1 miliar dolar AS dana militer untuk Taiwan dibekukan”, Juru Bicara Deplu AS ketika menanggapi pertanyaan media CNA melalui email pada Kamis (30/1) sore menunjukkan, Departemen Luar Negeri sedang meninjau seluruh dana bantuan asing, guna memastikan bahwa mereka berada dalam kepentingan AS. Selama periode tersebut, semua mekanisme pendanaan bantuan asing, kecuali program keringanan telah ditangguhkan.
Jubir Deplu tersebut menambahkan, pengecualian khusus mencakup pembiayaan militer untuk Israel dan Mesir, serta bantuan pangan darurat. Keamanan nasional adalah prioritas utama, baik sekarang, maupun di kemudian hari. Departemen Luar Negeri akan mengomunikasikan hasil tinjauan mendalamnya secara transparan.
Juru bicara tersebut menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berspekulasi mengenai hasil peninjauan. Langkah utama saat ini adalah memanfaatkan periode ini untuk melakukan peninjauan guna memastikan semua program bantuan luar negeri berjalan secara efektif dan sejalan dengan kebijakan luar negeri yang mengutamakan “America First”.
Anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat, Dan Sullivan pada Rabu (29/1) kepada wartawan CNA menyampaikan bahwa ia yakin bantuan militer untuk Taiwan “akan terealisasi”. Sementara itu, John Curtis selaku anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, pada hari ini (31/1) menyatakan bahwa saat ini belum ada informasi yang cukup untuk menjelaskan sejauh mana bantuan militer ke Taiwan akan terpengaruh, tetapi dirinya menekankan bahwa “Taiwan adalah sahabat baik”, jadi tidak perlu khawatir.
Kongres Amerika Serikat pada tahun 2023 lalu mengesahkan “UU Penguatan Ketahanan Taiwan” yang memberikan wewenang kepada pemerintah eksekutif untuk menyediakan hingga 2 miliar dolar AS setiap tahunnya dalam bentuk pendanaan militer tanpa pengembalian bagi Taiwan selama tahun fiskal 2023-2027, guna membantu Taiwan dengan cepat membangun kemampuan pertahanan yang diperlukan.
Pada tahun 2022, Kongres AS memberikan wewenang kepada “Presidential Drawdown Authority / PDA” yang memungkinkan pengalihan persediaan atau layanan pertahanan senilai 1 miliar dolar AS dari stok Departemen Pertahanan kepada Taiwan.