(Taiwan, ROC) Juru Bicara Istana Kepresidenan Kuo Ya-hui (郭雅慧) pada hari Kamis ini (23/1) menyampaikan, Yuan Legislatif pada tanggal 13 Januari meminta presiden untuk mengumumkan revisi hukum acara mahkamah konstitusi pasal 4, pasal 30 dan pasal 95, dan Presiden Lai Ching-te telah mengumumkan pada hari Kamis ini.
Jubir Kuo Ya-hui menjelaskan, saat presiden menyetujui untuk mengumumkan revisi hukum ini sekaligus juga memberikan instruksi sebagai berikut, “berkaitan dengan putusan untuk mahkamah konstitusi, amandemen terhadap ambang batas sanksi sementara dan pernyataan inkonstitusional, menghambat mahkamah konstitusi berfungsi sebagaimana mestinya, mencampuri cakupan utama kekuasaan badan yudisial, serta sengketa konstitusi merusak keseimbangan sistem pemerintahan, maka disarankan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keputusan yang memperjelas kerangka konstitusi dan menjaga ketertiban konstitusi.” Saat bersamaan, instruksi ini juga disampaikan kepada 5 Badan Yuan.
Jubir Istana Kepresidenan Kuo Ya-hui menambahkan, tahun lalu 20 Desember pada sidang pembacaan ke-3 Yuan Legislatif meloloskan “hukum acara mahkamah konstitusi”, dikarenakan Yuan Eksekutif merasa ada kendala, setelah laporan tersebut disetujui oleh presiden, akan diserahkan kepada Yuan Legislatif pada tanggal 2 Januari untuk ditinjau.
Setelah laporan tersebut disetujui oleh Presiden, laporan tersebut diserahkan ke Legislatif Yuan untuk ditinjau pada 2 Januari tahun ini. Putusan Yuan Legislatif dalam sidang yang berlangsung tanggal 10 Januari tetap sama, maka meminta presiden untuk mengumumkan pada tanggal 13 Januari 2025.