(Taiwan, ROC) -- Pertemuan Yuan Legislatif ke-11 yang akan tertunda hingga 21 Januari, Yuan Legislatif partai oposisi pada tanggal 20 Januari meningkatkan upaya peninjauan anggaran umum pemerintah pusat tahun 2025, akan tetapi partai oposisi beberapa hari lalu mengajukan hampir 3.000 rancangan, sebagian mencakup pemangkasan dana anggaran Yuan Eksekutif, hal ini memicu kontroversi masyarakat luar.
Anggaran dana pemerintah pusat tahun 2025 mencakup total pendapatan tahunan sebesar NT$ 3,1534 trilyun, total pengeluaran tahunan sebesar NT$ 3,1325 trilyun. Perhitungan suara dalam sidang Yuan Legislatif pada tanggal 17 Januari, dengan kondisi jumlah parpol oposisi mengungguli, kemudian dalam sidang pembacaan ke-2 meloloskan pengurangan dana sebesar NT$ 93,9 milyar, degan cakupan 3% dari total anggaran. Kemudian dari parpol KMT dan TPP kembali mengusung 727 rancangan lainnya, secara bertahap diputuskan oleh Yuan Legislatif. Akan tetapi setelah pemungutan suara untuk rancangan ke-57, Ketua Koordinator Ker Chien-ming (柯建銘) mengusung rancangan, semua anggaran dana partai Demokrat Progresif secara keseluruhan ditarik.
Perdana Menteri Cho Jung-tai pada Selasa pagi ini menggelar konferensi pers, bersama beberapa pimpinan Kementerian dan komite yang “terkena imbas”, secara langsung menyerukan “permasalahan anggaran” yang melanda Taiwan sejak minggu lalu hingga hari ini, berbagai pelaku industri sudah angkat bicara, ia mengharapkan agar partai oposisi menghentikan tindakannya. PM Cho Jung-tai mengatakan, ini merupakan suatu ajang peninjauan anggaran yang sangat mempersulit, yang mempermudah oknum, dan kelompok penjahat, termasuk negara-negara pesaing akan segera menyusul dan bahkan Tiongkok sebagai pihak lawan akan merasa sangat puas.”
PM Cho Jung-tai mengatakan, “anggaran dana dipangkas hingga tersisa 1 dolar, kejadian yang konyol ini terjadi dalam kongres nasional kita, Kementerian Urusan Digital, Komisi Komunikasi Nasional (NCC) dengan semua anggaran terpangkas menjadi 1 dolar, ini adalah langkah pertama yang diawali untuk menghancurkan Republik Tiongkok, menjadikan pemerintah Republik Tiongkok dihapus menjadi 1 dolar, supaya aparat pemerintahan tidak bisa bekerja, agar pemerintah tidak bisa mengimplementasikan kebijakan pemerintah, ini adalah langkah pertama menghancurkan negara, tindakan jahat demikian belum pernah terjadi sebelumnya.”
Sekjen parpol KMT Lin Szu-ming (林思銘) saat diwawancarai mengatakan, usungan anggaran bertujuan untuk memeriksa apakah alokasi anggaran pemerintah dipakai secara mengambang atau ada penyalahgunaan, jika administrasi pemerintah dapat berkomunikasi dengan legislator, beranggapan bahwa anggaran tersebut diperlukan, maka bisa melakukan penyesuaian. Berkaitan dengan anggaran dana pembuatan kapal selam nasional, Lin Szu-ming mengatakan, untuk putusan terakhir akan membekukan dana anggaran 50%.