(Taiwan, ROC) -- Media Nikkei Asia pada hari ini (17/1) melaporkan bahwa Menteri Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Chiu Chui-cheng dalam wawancara khusus menyampaikan, pemerintah “tidak akan mengizinkan”, pemerintah Beijing aktif mendekati dan berinteraksi dengan politikus, saat bersamaan menolak berdialog dengan presiden pilihan rakyat, Presiden Lai Ching-te.
Menteri MAC Chiu Chui-cheng menyampaikan kepada Nikkei Asia bahwa, Taiwan tidak dapat menutup mata terhadap tindakan yang disebut dengan upaya pemerintah Beijing menabur perpecahan. Ia mengatakan, “berkaitan dengan kunjungan delegasi Tiongkok personal dari Kantor Urusan Taiwan, pihaknya tidak akan begitu mudah mengizinkan mereka masuk ke Taiwan”, dan menegaskan tamu delegasi ini harus menunjukkan sikap bersedia “berdasarkan atas kesetaraan” dan bertemu dengan pejabat pemerintahan Lai Ching-te untuk berdialog.
Ia juga menekankan, bulan Juni tahun kemarin, setelah Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan “Opini 22 sanksi Taiwan Berdaulat”, hal yang menjadi perhatian dari pemerintah kami adalah keselamatan warga kami yang ada di Tiongkok”.
Chiu Chui-cheng mengkritik pemerintah Beijing yang tidak adil, menggambarkan pemerintahan Demokrat PRogresif yang melakukan tindakan provokasi dan tidak rasional, dan menambahkan pihak Taiwan bersikap terbuka untuk berkomunikasi dan berdialog. Malah sebaliknya Tiongkok yang menekankan prasyarat untuk setiap dialog pembahasan, yakni mengharuskan kami untuk mengakui konsep “Satu Kebijakan Tiongkok”.
Upacara pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS terpilih akan digelar pada tanggal 20 Januari mendatang. Berkaitan dengan hal ini Chiu Chui-cheng menegaskan, Taiwan berkomitmen dengan AS untuk tetap membela kedaulatan dan mempertahankan status quo lintas selat.
Menurut informasi dari salah seorang anggota parlemen yang dekat dengan Donald Trump dan parpol Republik mengatakan, sikap Chiu Chui-cheng terhadap pejabat pemerintah Tiongkok yang berkunjung ke Taiwan dinilai rasional, ditambahkan bahwa jika di Amerika Serikat, “di tingkat pemerintahan federal AS kami akan mengontrol semua kunjungan diplomatik.”
Direktur uropean Values Center for Security Policy, Jakuf Janda mengakui dan menyampaikan kepada Nikkei Asia bahwa, ketika pemerintah Beijing menolak untuk berdialog dengan perwakilan resmi Taiwan, maka jika kunjungan mereka untuk datang ke Taiwan ditolak oleh pemerintah Taiwan, menurutnya sangatlah wajar. Tindakan demikian sama dengan cakupan ketentuan hubungan diplomasi di Eropa maupun di AS, yang mewajibkan negara asing untuk melaporkan aktivitas perjalanan di dalam suatu negara.