History page of Radio Taiwan International (Rti)
close
RTISISegera unduh Aplikasi ini
Mulai
:::

Revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jadi Fokus Utama di Sidang Yuan Legislatif

  • 10 January, 2025
  • 陳柏萇
Revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jadi Fokus Utama di Sidang Yuan Legislatif
Revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jadi Fokus Utama di Sidang Yuan Legislatif

(Taiwan, ROC) -- Sidang Yuan Legislatif hari ini (10/1) kembali menunjukkan dominasi kekuatan jumlah oleh aliansi Partai Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP). Mereka memutuskan bahwa sidang hari ini hanya akan membahas revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan tidak akan mengundang Perdana Menteri Cho Jung-tai(卓榮泰) untuk memberikan penjelasan. Jika pemungutan suara tidak selesai hari ini, maka akan dilanjutkan pada 14 Januari. Menanggapi upaya KMT dan TPP untuk menyelesaikan pemungutan suara revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi hari ini, Ketua Fraksi Partai Progresif Demokratik (DPP) Ker Chien-ming (柯建銘) mengungkapkan bahwa fraksi DPP tidak akan melanggar konstitusi. Jika revisi ulang disetujui, mereka akan menggunakan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi untuk mencari kejelasan konstitusional.

Pada akhir tahun lalu, Yuan Legislatif menyelesaikan pembacaan ketiga revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang menetapkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi memerlukan partisipasi minimal 10 hakim konstitusi, dan setidaknya 9 hakim harus menyetujui untuk mengeluarkan pengumuman inkonstitusional.

Namun, Yuan Eksekutif menganggap revisi ini sebagai langkah legislatif yang melampaui kekuasaan yudikatif, yang dapat melumpuhkan operasi pengadilan konstitusi dan menghambat pelaksanaan hukum, serta berpotensi merugikan hak-hak masyarakat. Karena itu, Yuan Eksekutif mengajukan revisi ulang, dan menyerahkannya kembali ke Yuan Legislatif untuk dipertimbangkan.

Selama sidang pagi ini, KMT dan TPP mengusulkan agar semua laporan selain revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikembalikan ke Komite Prosedur. Setelah laporan selesai dibahas, sidang akan berubah menjadi rapat panitia pleno untuk meninjau revisi tersebut. Dalam peninjauan, Perdana Menteri Cho Jung-tai tidak diundang untuk hadir, melainkan para legislator dari partai berkuasa dan oposisi akan memberikan pendapat. Setelah tinjauan selesai, sidang akan dilanjutkan dengan pemungutan suara terbuka untuk revisi tersebut. Sidang akan diperpanjang hingga pemungutan suara selesai. Jika tidak selesai hari ini, proses akan dilanjutkan pada tanggal 14 Januari.

Komentar

Terbarumore