(Taiwan, ROC) Yuan Eksekutif pada tanggal 2 Januari meloloskan tinjauan proses pengadilan undang-undang Mahkamah Konstitusi, yang akan diputuskan dalam sidang Yuan Legislatif pada tanggal 10 Januari, akan tetapi Ketua Koordinator partai Kuomintang (KMT) Fu Kun-chi(傅崐萁) beranggapan, undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak berada di bawah yuridiksi Yuan Eksekutif, maka dari itu tidak akan mengundang PM Cho Jung-tai untuk memberikan laporan dalam sidang Yuan Legislatif.
PM Cho Jung-tai mengatakan, pada tahun 2013, Yuan Eksekutif mengusung peninjauan kembali hukum akuntansi, pada masa itu, terdapat konsensus tingkat tinggi antara pemerintah berkuasa dan oposisi, dan tidak ada penjelasan dari Yuan Legislatif, namun pada hari ini berbeda dengan masa tersebut. PM Cho Jung-tai mengatakan, Mahkamah Konstitusi adalah suatu institusi terakhir bagi masyarakat, sulit untuk diabaikan, revisi undang-undang yang baru ini menyebabkan para hakim terhalangi untuk membuat putusan konstitusional, sehingga tidak kondusif bagi hak kepentingan rakyat, maka Yuan Eksekutif memiliki tanggung jawab untuk mengusung peninjauan, bukan tindakan melampaui tidak seperti yang disampaikan oleh para legislator.
PM Cho Jung-tai mengatakan, “jika pernyataan demikian, maka Yuan Legislatif menggunakan kekuasaannya untuk mengesampingkan sistem peradilan, membuat batasan, mengatur sidang hakim, jumlah orang, bukankah ini termasuk perluasan kekuasaan melanggar konstitusi, bukankah ini sudah melampaui batas kewenangan? Saya beranggapan Yuan Eksekutif bertanggung jawab, memiliki kewajiban untuk mengusung tinjauan kembali.”
PM Cho Jung-tai meminta para legislator baik dari partai yang berkuasa maupun oposisi untuk mendukung rancangan undang-undang tersebut. Jika mereka mendukung rancangan undang-undang tersebut, menandakan ikut mendukung pemeliharaan sistem konstitusional, mekanisme operasional 5 Yuan, yang menjamin Mahkamah Konstitusi berjalan dengan normal. Jika masih bersikeras dengan hukum jahat maka akan merusak konstitusi, merampas hak konstitusional rakyat, dan menimbulkan kesalahpahaman akan sejarah. PM Cho Jung-tai meminta kepada partai berkuasa dan oposisi untuk mendukung peninjauan hukum, agar konstitusi nasional berkesempatan untuk kembali pada jalurnya, meminta agar setiap anggota komite juga berada di pihak yang sejalan.