(Taiwan, ROC) --- Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung (林佳龍) menyatakan bahwa Taiwan siap menanggapi seruan calon Presiden AS Donald Trump dengan meningkatkan anggaran pertahanan. Menteri Pertahanan Nasional (MND), Wellington Koo (顧立雄), saat diwawancarai di Yuan Legislatif pada Rabu hari ini (8/1), menyatakan bahwa urusan penjualan senjata akan ditangani berdasarkan kebutuhan perang, seperti kemampuan perang asimetris dan gangguan zona abu-abu. Presiden Lai Ching-te (賴清德) juga telah menyatakan bahwa anggaran pertahanan akan terus tumbuh secara stabil.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan media Jepang, Menteri Lin Chia-lung menyatakan bahwa anggaran pertahanan Taiwan telah meningkat menjadi 2,5% dari PDB, melebihi Jepang dan sebagian besar negara anggota NATO.
Ia menambahkan bahwa Taiwan siap menanggapi seruan calon Presiden Trump dengan memperkuat tekad pertahanan diri, lebih lanjut meningkatkan anggaran pertahanan, dan memperdalam kerja sama keamanan Taiwan dengan AS.
Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Yuan Legislatif sedang meninjau anggaran dana yang dikelola Komisi Urusan Tionghoa Perantauan dan dana non-operasional yang dikelola Kementerian Pertahanan Nasional. Menteri MND, Wellington Koo, dalam wawancara sebelum rapat, menjelaskan bahwa baik untuk produksi sendiri maupun pengadaan dari luar, maka peralatan militer akan dirancang berdasarkan kebutuhan operasional yang mencakup empat aspek utama, masing-masing pembangunan kekuatan perang asimetris, peningkatan ketahanan tempur, kekuatan cadangan, dan penanganan gangguan zona abu-abu.
Wellington Koo mengatakan, "Kami akan berkomunikasi dengan negara-negara sekutu, terutama Amerika Serikat, mengenai keempat aspek ini. Presiden Lai juga telah menyatakan bahwa anggaran pertahanan kami akan terus tumbuh secara stabil."
Selain itu, Mirror Media melaporkan bahwa Kejaksaan Tinggi Taichung pada akhir tahun lalu menyelesaikan investigasi kasus pelanggaran UU Keamanan Nasional yang serius, di mana 7 perwira militer pensiunan diduga direkrut oleh Tiongkok.
Wellington Koo menyatakan bahwa tidak ada personel militer aktif yang terlibat dalam kasus ini, tetapi dari sudut pandang MND, mereka mengecam keras para pensiunan militer yang direkrut tersebut.
Ia menambahkan bahwa baik personel cadangan maupun pensiunan tetap memiliki kewajiban loyalitas kepada negara. Namun, karena kasus ini masih dalam penyelidikan, maka MND untuk sementara tidak akan memberikan komentar lebih lanjut.