(Taiwan, ROC) Kementerian Pertahanan Nasional kemarin (25/12) menyampaikan, perkiraan awal anggaran pertahanan negara dapat dikurangi hingga 28%, atau sekitar NT$80 miliar, setelah amandemen undang-undang perencanaan keuangan diloloskan. Hal ini pasti akan berdampak serius persiapan militer nasional dan dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk penguatan senjata dan alutsista, menghadapi kendala pembayaran proyek pembelian, ditangguhkan dan dibatalkan, dan bahkan tidak mampu menangani gangguan dan intervensi pesawat dan kapal militer milik RRT.
Kemenhan kemarin malam (25/12) menggelar konferensi pers menyampaikan bahwa, besarnya anggaran pertahanan nasional bergantung pada ancaman musuh dan kebutuhan untuk pembangunan militer serta persiapan perang. Dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran militer Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) telah mencapai puncaknya tingkat yang baru, dan ancaman terhadap situasi regional dan Selat Taiwan menjadi semakin serius. Pertahanan nasional hanya dapat digunakan dan distabilkan secara efektif dengan dukungan seluruh rakyat, kemampuan tempur yang terus meningkat dapat menghadangi musuh dan bekerja sama dengan negara sahabat untuk bersama-sama menjaga keamanan nasional.
Kemenhan menyatakan bahwa menanggapi diloloskannya amandemen undang-undang perencanaan keuangan, Yuan Eksekutif awalnya memperkirakan anggaran pertahanan negara dapat dipotong sebanyak 28% atau sekitar NT$80 miliar, dinilai ada keterkaitan dampak serius terhadap pembangunan militer dan persiapan perang militer nasional. Pertama, dalam hal investasi militer jangka menengah dan panjang, pemotongan anggaran akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk kelanjutan penguatan persenjataan dan alutsista, sehingga menyulitkan pembayaran kontrak proyek pembelian, atau bahkan ditangguhkan dan dibatalkan yang menimbulkan penelitian dan pengembangan senjata dan pertahanan yang prospektif akan menghadapi kendala.
Kedua, pendanaan pemeliharaan operasional. Kemenhan menyatakan bahwa anggaran yang tidak mencukupi akan berdampak langsung pada tingkat kesiapan alutsista, serta persiapan dan pengisian berbagai amunisi pelatihan, pengadaan bahan bakar, dan lain-lain,selain menjadi terhambat, pasukan dalam kesiapan tempur juga menjadi tidak efektif menanggapi ancaman militer seperti intervensi pesawat dan kapal militer RRT yang memasuki zona pertahanan Taiwan, yang disebabkan faktor-faktor ketidakcukupan bahan bakar dan suku cadang.
Yang ketiga adalah kunci penambahan tenaga. Kemenhan menunjukkan bahwa untuk memperbaiki situasi rasio staf pasukan yang rendah saat ini, Kemenhan sedang mengembangkan rencana untuk meningkatkan gaji personel tentara, namun apabila amandemen UU perencanaan keuangan tidak mencukupi, maka sudah pasti memengaruhi rencana ini, yang berdampak sulit menambah tenaga.
Kemenhan menjelaskan bahwa rasio anggaran pertahanan terhadap PDB saat ini adalah sekitar 2,4%. Pada saat negara-negara di kawasan ini meningkatkan belanja pertahanan, jika Taiwan terus memotong anggaran pertahanannya menjadi kurang dari 2%, maka hal tersebut mungkin terjadi, yang menyebabkan situasi internasional di mana "dalam menghadapi ancaman musuh yang parah, malah dapat mengurangi anggaran pertahanan dan menyebabkan tekad pertahanan diri yang berkurang, bagaimana dengan pandangan negara sahabat internasional, dan sikap mereka untuk memberikan bantuan untuk Taiwan.
Kemenhan menegaskan bahwa keamanan pertahanan negara berkaitan dengan keselamatan jiwa, kelangsungan hidup dan pembangunan seluruh masyarakat, dan kekuatan pertahanan negara merupakan landasan pembangunan dan anggaran pertahanan nasional dan meningkatkan kekuatan pertahanan nasional, agar Taiwan dapat terus sejahtera dan berkembang dalam lingkungan yang damai.