(Taiwan, ROC) - Yuan Eksekutif menggelar jumpa pers pada Senin pagi, menyatakan bahwa amandemen UU Alokasi Keuangan yang diloloskan di Yuan Legislatif pekan lalu tidak menerakan pasal-pasal pemberlakuan terkait, sehingga menimbulkan kendala dalam alokasi keuangan pusat dan daerah; ditambah dengan tidak adanya masa berlaku, maka sesuai peraturan akan diberlakukan tiga hari setelah diumumkan, yang mungkin akan berdampak pada anggaran umum pemerintah pusat untuk tahun depan.
Juru bicara Yuan Eksekutif Michelle Lee (李慧芝) mengemukakan, sungguh disesalkan bahwa partai oposisi terburu-buru menyelesaikan amandemen undang-undang tersebut tanpa diskusi, komunikasi, dan konsensus yang memadai.
Menurut Lee, sesuai ketentuan pemerintah daerah, isu-isu seperti kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kepolisian, pemeliharaan air, dan transportasi semuanya merupakan urusan otonomi daerah dan harus diprioritaskan pada sumber daya keuangan setiap pemerintah daerah.
Tapi, lanjut Lee, kemampuan keuangan setiap kabupaten dan kota berbeda-beda, dan pemerintah pusat berwajib membantu kabupaten dan kota dengan kemampuan keuangan yang buruk melalui subsidi umum, santunan dari berbagai kementerian, dan perencanaan infrastruktur berwawasan ke depan.
Michelle Lee mengatakan, “Selain itu, banyak ketidakpastian mengenai isi revisi undang-undang ini, termasuk belum ada kepastian tanggal berlakunya. Dengan demikian, begitu diumumkan presiden, maka akan berlaku dalam waktu 3 hari, artinya anggaran umum tahun depan sendiri akan sangat terpengaruh, dan bahkan mungkin memerlukan penataan ulang.”
Sementata itu, Kepala Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi dan Statistik (DGBAS) Chen Shu-tzu (陳淑姿) yang juga hadir dalam jumpa pers menambahkan, anggaran umum pemerintah pusat untuk tahun depan sedang menjalani tahap peninjauan, tapi setelah undang-undang baru mulai berlaku, bagaimana menangani alokasi anggaran dan bagaimana melakukan revisi ulang untuk setiap anggaran masih dalam pembahasan dan akan dipelajari lebih lanjut oleh DGBAS.