(Taiwan, ROC) --- Menanggapi hubungan dan pertukaran lintas selat yang berlangsung belakangan ini, asosiasi Asia Pasific Elite Interchange Association (APEIA) merilis hasil survei terbaru perihal "Pandangan Masyarakat terhadap Upaya Penyatuan Front Tiongkok".
Menanggapi adanya penahanan terhadap pengikut Ikuantao Taiwan di Tiongkok, hasil survei memperlihatkan bahwa 70% responden berpendapat bahwa Wali Kota Taipei, Chiang Wan-an (蔣萬安) seharusnya menyampaikan rasa prihatinnya kepada Tiongkok dalam perhelatan Forum Kota Kembar Taipei Shanghai kemarin.
Salah seorang akademisi APEIA, Wang Zhin-sheng (王智盛), menyatakan bahwa proporsi yang tinggi dari pendukung berbagai partai politik menginginkan sang Wali Kota menyampaikan hal tersebut.
Terkait kontroversi penggunaan istilah "Tiongkok, Taipei" dalam kunjungan mahasiswa Tiongkok yang diundang Yayasan Ma Ying-jeou baru-baru ini, survei menunjukkan 35,6% responden menganggap pihak yayasan seharusnya bertanggung jawab penuh, 31,7% tidak memberikan pendapat, 15% menganggap mahasiswa Tiongkok yang harus bertanggung jawab, 14,4% mengatakan tidak ada yang perlu bertanggung jawab, dan 3,4% menganggap semua pihak harus bertanggung jawab.
Perihal isu Youtuber yang diduga direkrut oleh Partai Komunis Tiongkok untuk upaya pemersatuan, survei bersangkutan kembali mempertanyakan apakah diperlukan sebuah regulasi untuk mengatur upaya Tiongkok dalam menyusup dan menyebarkan niat pemersatuan mereka?
Menanggapi pertanyaan di atas, 56% responden mendukung regulasi, sementara 25% menganggap regulasi tidak diperlukan.
Analisis silang menunjukkan bahwa lebih dari 50% pendukung dari berbagai partai politik setuju dengan perlunya regulasi untuk Youtuber.
Menanggapi insiden penahanan pengikut Ikuantao di Tiongkok, 70% responden berpendapat bahwa Wali Kota Chiang Wan-an, harus menyampaikan keprihatinannya kepada pihak Tiongkok dalam Forum Kota Kembar Taipei Shanghai.
Wang Zhin-sheng mengatakan, "Bahkan di kalangan Kuomintang (KMT) mencapai 65%, apalagi Partai TPP (Taiwan People’s Party) yang mencapai hampir 90%, dan DPP sebesar 80%. Ini menunjukkan bahwa masalah keselamatan warga Taiwan di Tiongkok dan upaya mencari solusi melalui berbagai saluran adalah tanggung jawab bersama seluruh tokoh politik Taiwan. Saya yakin ini adalah harapan bersama semua masyarakat terlepas dari afiliasi politik mereka."
CAAPEE menambahkan bahwa survei ini dilakukan pada tanggal 17 Desember hingga 18 Desember 2024, menggunakan metode wawancara telepon rumah di 22 kabupaten atau kota, dengan responden berusia 20 tahun ke atas. Jumlah sampel valid adalah 1.001 orang, dengan margin error ±3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.