(Taiwan, ROC) – “Komisi Urusan Luar Negeri” Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ceko telah meloloskan resolusi tentang “Distorsi Resolusi No. 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Dukungan untuk Partisipasi Taiwan dalam Organisasi Internasional”, menentang upaya Tiongkok yang secara tidak tepat menghubungkan Resolusi No.2758 dengan “Prinsip Satu Tiongkok”, menolak klaim Negeri Panda bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, serta mendukung penuh partisipasi Taiwan di kancah internasional.
Resolusi yang disetujui oleh Komisi Urusan Luar Negeri DPR Ceko menyatakan bahwa Resolusi No. 2758 Majelis Umum PBB hanya membahas masalah perwakilan Negeri Panda di PBB, tanpa menyebutkan Taiwan, status politiknya, atau partisipasinya dalam organisasi internasional.
Resolusi tersebut juga menegaskan bahwa Resolusi No. 2758 tidak memberikan kedaulatan kepada RRT atas Taiwan, maupun mengambil keputusan apa pun terkait keanggotaan Taiwan di PBB atau organisasi internasional lainnya. Komisi ini menolak distorsi yang dilakukan oleh Negeri Panda terhadap Resolusi No.2758 dan menyerukan agar Pemerintah Beijing menghentikan penyalahgunaan resolusi tersebut untuk tujuan politiknya.
Resolusi Komisi Urusan Luar Negeri DPR Ceko juga mendukung partisipasi Taiwan yang bermakna dalam organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dan Organisasi Polisi Kriminal Internasional (INTERPOL).
Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan pada hari ini (13/12) menyampaikan terima kasih kepada Komisi Urusan Luar Negeri DPR Ceko atas seruannya yang mendukung keadilan bagi Taiwan, serta menghimbau masyarakat internasional untuk terus mengambil tindakan nyata dalam melawan interpretasi dan distorsi yang salah dari Resolusi No. 2758 Majelis Umum PBB oleh pihak RRT.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Jeff Y.J. Liu (劉永健) mengatakan, “Resolusi tersebut tidak menyebutkan Taiwan, sehingga tidak ada kaitannya dengan Taiwan. Negeri Tirai Bambu juga tidak memiliki hak untuk mengklaim mewakili 23,5 juta rakyat Taiwan dalam sistem PBB."
Menurut data MOFA, setelah Konferensi Tahunan Aliansi Antarparlemen tentang Kebijakan Tiongkok (IPAC) tahun ini menyetujui “template” resolusi serupa, kini parlemen di Australia, Belanda, Guatemala, Kanada, Inggris, dan Parlemen Eropa telah mengadopsi resolusi yang serupa.