(Taiwan, ROC) - Wacana lintas selat baru menganjurkan "pemerintahan terpisah tanpa pemisahan" antara Taiwan dan Tiongkok yang diajukan oleh mantan Ketua Yuan Legislatif Wang Jin-pyng (王金平) dari Partai Kuomintang (KMT) pada hari Minggu telah memicu perdebatan hangat.
Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung (林佳龍) hari Senin mengajukan pendapat, Taiwan adalah negara demokratis yang berdaulat dan independen, dan membedakan kedaulatan dan hak pemerintahan dapat dengan mudah menimbulkan perselisihan terminologi atas peristilahan yang digunakan.
Lin Chia-lung mengatakan, "Baik itu kedaulatan atau hak pemerintahan, yang terpenting adalah negara demokratis dan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat harus mampu melindungi hak asasi manusia dan hak milik rakyat. Mungkin mudah terjadi perselisihan terminologi kalau mencoba membedakan antara kedaulatan dan hak pemerintahan. Kami percaya bahwa hal yang paling penting adalah Taiwan adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kami memerintah melalui pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan juga aktif dalam pertukaran hubungan internasional."
Lin menambahkan, kebijakan lintas Selat Taiwan yang diadopsi pemerintahan Presiden Lai Ching-te (賴清德) sangat jelas, yakni didasarkan pada Empat Kegigihan dan Empat Pilar Rencana Aksi Perdamaian.
Sementara itu, Direktur Departemen Urusan Tiongkok Partai Progresif Demokratik (DPP) Wu Chun-chin (吳峻鋕) mengemukakan bahwa DPP untuk sementara tidak akan berkomentar namun akan terus mencermati maksud pernyataan Wang.
Wu menegaskan kembali bahwa pendirian dan niat baik DPP terhadap hubungan lintas selat tidak berubah, tetapi pertukaran lintas selat harus didasarkan pada empat konsensus utama rakyat Taiwan, termasuk "Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok tidak tunduk satu sama lain" dan "kedaulatan tidak dapat dilanggar dan dianeksasi."
Pada kesempatan terpisah lainnya, Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳) mengutarakan, Wang adalah sesepuh Partai KMT yang sangat dihormati dan ia menghormati kesediaan Wang mengajukan pandangan mengenai pembangunan lintas selat untuk membangun konsensus Taiwan.
Di lain pihak, Ketua Partai KMT Chu Li-luan (朱立倫) memberikan dukungan penuh terhadap wacana lintas selat baru dari Wang. Chu mengatakan, "Semua pertukaran antara kedua sisi Selat Taiwan yang diadopsi KMT didasarkan pada Konstitusi ROC, UU Hubungan antara Masyarakat Kedua Sisi Selat Taiwan, dan yang paling penting, norma-norma Program Partai dan Platform Partai. Kami menyambut baik kontribusi semua teman baik terhadap perdamaian lintas selat. Wacana Wang Jyn-ping kali ini bertujuan mendorong perdamaian, pertukaran dan dialog antar selat dengan landasan yang ada. Kami berikan kepastian dan dukungan."
Di sisi lain, legislator KMT Lai Shyh-bao (賴士葆) yakin bahwa wacana lintas selat baru Wang Jyn-ping sangat mirip dengan wacana mantan Presiden Ma Ying-jeou (馬英九) dan KMT sendiri, mereka sama-sama menganjurkan agar kedua belah Selat Taiwan menjunjung tinggi budaya Tionghoa dan dapat berkomunikasi dan membuka kembali pertukaran damai lintas selat.