(Taiwan, ROC) – Menanggapi penempatan personil keamanan nasional presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Kepala Biro Keamanan Nasional Tsai Ming-yan (蔡明彥) mengutarakan di Yuan Legislatif pada hari ini (14/11), bahwa berdasarkan observasi saat ini, pemerintahan Trump akan menggunakan kebijakan utama “Memprioritaskan AS” dan “Menghadang Tiongkok” di masa depan. Terkait hubungan Taiwan – AS, Taiwan akan bekerja sama dengan AS berdasarkan kepentingan nasional dan strategisnya, membiarkan komunitas internasional memahami, bahwa Taiwan tidak hanya menumpang untuk mendapatkan keuntungan.
Kepala Biro Keamanan Nasional Tsai Ming-yan hadir di Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Nasional Yuan Legislatif pada 14 November untuk melapor dan mempersiapkan konsultasi anggaran pendapatan dan belanja Biro Keamanan Nasional tahun 2025. Tsai Ming-yan menyampaikan, bahwa anggaran belanja Biro Keamanan Nasional tahun 2025 lebih dari 1,08 milyar NTD, yang terbagi atas 3 rencana, yaitu manajemen administratif, edukasi dan pelatihan intelijen, serta arsitektur dan peralatan intelijen.
Terkait dengan kemungkinan dampak dari penempatan personil keamanan nasional presiden AS terpilih Donald Trump, dalam wawancaranya Tsai Ming-yan menyampaikan, berdasarkan observasi pihaknya, administrasi Trump akan memiliki 2 poros utama di masa depan, yaitu “Memprioritaskan AS” dan “Menghadang Tiongkok”, tidak menutup kemungkinan bahwa AS akan mengusulkan kebijakan komprehensif strategis, termasuk geopolitik, pemisahan ekonomi dan perdagangan, keamanan rantai pasokan, pengendalian ekspor, dll. Kami akan terus memperhatikan tindakan kebijakan yang relevan dan kemungkinan dampaknya.
Selain itu, terkait hubungan Taiwan-AS, Tsai Ming-yan mengutarakan, bahwa pihaknya akan terus mempromosikan kerja sama dengan AS berdasaskan kepentingan nasional dan strategis Taiwan, menekankan bahwa Taiwan tidak hanya ingin tumpangan gratis. Ia mengatakan,“kami akan memaksimalkan kepentingan umum kedua belah pihak dan membiarkan komunitas internasional menyadari bahwa Taiwan merupakan mitra yang sangat diperlukan bagi komunitas internasional dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keamanan, serta mitra penting yang kuat, bukan negara yang hanya ingin menumpang, atau duduk menikmati keuntungan yang didapat.”
Tsai Ming-yan menjelaskan, bahwa Taiwan telah bekerja sama erat dengan pemerintah AS dan memiliki pengalaman kerja sama yang baik. Pemerintah AS saat ini berada dalam transisi. Selain berterima kasih kepada pemerintahan Joe Biden atas dukungan dan bantuannya selama 4 tahun terakhir, Taiwan juga memiliki sikap positif terhadap kerja sama dengan pemerintahan Trump di masa 4 tahun mendatang.
Sebagai tambahan, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Xi Jin-ping (習近平) akan mengadakan pertemuan bilateral dalam pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Chile pada tanggal 16 November. Pejabat senior AS menunjukkan, bahwa Biden akan menekankan pentingnya perdamaian di Selat Taiwan dan mengutarakan keprihatinannya terkait situasi latihan militer RRT saat ini.
Terkait dengan hal ini, Tsai Ming-yan menyampaikan, bahwa Biro Keamanan Nasional telah membandingkan kegiatan militer RRT di Selat Taiwan, Laut Tiongkok Timur, dan Laut Tiongkok Selatan pada 2023 dan 2024, ditemukan bahwa pesawat dan kapal militer RRT telah memasuki wilayah laut dan udara negara lain secara berkala. Hal inilah yang menjadi keprihatinan Joe Biden terkait dengan keamanan regional, termasuk dengan situasi di Selat Taiwan.