(Taiwan, ROC) Selama kampanye, mantan Presiden AS Trump mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam satu hari dan berjanji untuk memberlakukan tarif komprehensif terhadap impor produk Tiongkok. Ketika ia mengumumkan kemenangannya, banyak yang bertanya: Apakah ia akan menepati janji-janji kebijakan luar negerinya yang begitu banyak?
Media Reuters melaporkan bahwa sambil menunggu kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada bulan Januari tahun depan, aliansi mitra dan oposisi AS sangat khawatir apakah masa jabatan keduanya
akan bergejolak dan sulit diprediksi seperti masa jabatan pertamanya.
Analisa European Council on Foreign Relations memposting sebuah artikel menyebut, "Kebijakan diplomasi Trump tetap tidak konsisten dan berubah-ubah."
Mereka mengatakan, "Orang-orang Eropa masih merasakan dampak dari masa jabatan pertama Trump, belum bisa melupakan tarif yang diberlakukan oleh mantan presiden tersebut dan kebenciannya yang mendalam terhadap Uni Eropa dan Jerman."
俄烏戰爭 Perang Rusia-Ukraina
Respons Trump terhadap perang Rusia di Ukraina dapat menentukan arah agenda kebijakan luar negerinya dan juga akan menunjukkan bagaimana Joe Biden melakukan pendekatan terhadap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) saat ia berupaya membangun kembali hubungan penting yang tidak bisa diganggu gugat.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy menyampaikan ucapan selamat kepada Trump di platform sosial X dan menyebut bahwa, pendekatan yang dilakukan Donald Trump “kekuatan untuk perdamaian” adalah sebuah prinsip yang “sebenarnya membawa Ukraina lebih dekat kepada perdamaian.”.
Krisis Timur Tengah
Selama masa jabatan Trump berikutnya, Timur Tengah yang bergejolak juga mungkin akan terjerumus ke dalam konflik regional yang lebih luas. Sementara Israel berperang melawan kelompok bersenjata Palestina Hamas dan militant Lebanon Hezbollah, Israel juga berselisih dengan musuh lamanya Iran, sementara pemberontak Yaman Houthi menembaki kapal dagang di Laut Merah.
Ia mendukung Israel dalam memusnahkan Hamas di Jalur Gaza, namun juga mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus menyelesaikan tindakan yang relevan sesegera mungkin.
Trump diperkirakan akan terus memberikan senjata militer ke Israel. Ia mengatakan jika kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris terpilih, eksistensi Israel akan terancam.
Dibandingkan dengan Biden, kebijakan Trump mengenai Israel mungkin tidak memaksakan masalah kemanusiaan di Gaza dan memungkinkan Netanyahu untuk lebih liberal dalam menghadapi Iran.
Namun, jika Iran mempercepat pengembangan senjata nuklirnya, Trump mungkin menghadapi krisis baru.
Ketika Trump berada di Gedung Putih terakhir kali, Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain dan negara-negara lain mencapai "Perjanjian Abraham (Abraham Accords)” yang ditengahi oleh Amerika Serikat, namun perjanjian diplomatik ini tidak kondusif bagi Tepi Barat dan Gaza di Palestina. Meskipun demikian, Donald Trump berkemungkinan terus mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi, ini adalah sasaran upaya pada masa jabatan pertama kalinya.
Hubungan AS-RRT
Selama kampanye, berkaitan dengan sikap keras terhadap Tiongkok, Donald Trump menyampaikan, ia akan menaikkan tarif secara signifikan terhadap barang-barang impor dari Tiongkok. Kebijakan tarifnya juga dapat berdampak pada komoditi Uni Eropa. Banyak ekonom percaya bahwa langkah-langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan lebih lanjut pada harga-harga di Amerika dan bahkan mengganggu stabilitas perekonomian global.
Dia menyerukan akan mengencarkan langkah-langkah sejak masa jabatan pertamanya, ketika tindakan RRT yang membuat keonaran, menyebabkan 2 negara ekonomi besar terlibat dalam perang dagang.
Kemudian, Donald Trump seperti biasa mengeluarkan pesan yang tidak jelas dan kontradiktif, menyebut kebijakan “tangan besi” Presiden Tiongkok Xi Jin-ping sangat “bijaksana.”
Pada saat yang sama, meskipun Trump bersikeras menekankan Taiwan harus membayar “biaya perlindungan” kepada Amerika Serikat untuk pertahanan nasionalnya, ia juga mengatakan bahwa jika ia menjadi presiden, Tiongkok tidak akan pernah berani menginvasi Taiwan.