(Taiwan, ROC) - Dikembalikannya rancangan anggaran belanja pemerintah pusat untuk tahun depan melalui mosi yang diajukan bersama oleh partai oposisi kubu biru yakni Kuomintang (KMT) dan kubu putih yakni Partai Rakyat Taiwan (TPP) pada hari pertama persidangan periode baru Yuan Legislatif, telah membangkitkan ketidakpuasan partai berkuasa yakni Partai Progresif Demokratik (DPP).
Pada hari pembukaan sidang baru, legislator tak berpartai Ciwas Ali (高金素梅) mengusulkan mosi mengembalikan rancangan anggaran belanja pemerintah pusat untuk tahun depan dengan alasan bahwa Komisi Penduduk Asli belum teralokasi anggaran kompensasi yang cukup untuk larangan penebangan kayu.
Mosi ini kemudian didukung oleh kubu biru dan putih dan rancangan anggaran belanja pemerintah pusat 2025 kemudian disetujui melalui pemungutan suara untuk dikembalikan ke Yuan Eksekutif.
DPP segera melontarkan kritikan keras pada partai oposisi. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 22, ketua fraksi legislatif DPP Ker Chien-ming (柯建銘) mengkritik kekerasan politik kubu biru dan putih dengan merampas kekuasaan penetapan anggaran Yuan Eksekutif.
Pemimpin kaukus DPP Wu Su-yao (吳思瑤) menambahkan pada tanggal 23, legislator penduduk asli mempertanyakan kekurangan anggaran kompensasi larangan penebangan dari Yuan Eksekutif sebesar NT$2,6 miliar, kemudian mengambil langkah besar untuk mengembalikan anggaran umum pemerintah pusat yang berjumlah lebih dari NT$3,1 triliun.
Ini, tukas Wu, merupakan tindakan yang “tidak pandang bulu dan destruktif,” dan “berpura-pura menjaga masyarakat adat, tetapi sebenarnya merugikan seluruh rakyat."
Menurutnya, anggaran yang dialokasikan bagi kompensasi untuk larangan penebangan kayu buat penduduk asli telah mendominasi 42% dari anggaran total untuk masalah penduduk asli, kalau masih dinaikkan lagi mungkin akan membangkitkan kesangsian apakah pengganggaran ini tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar, maka DPP sedang mempertimbangkan apakah memohon interpretasi konstitusional perihal isu ini, tapi keputusan terakhir akan tergantung pada pertimbangan Yuan Eksekutif.
Wu Su-yao mengatakan, “Departemen eksekutif dan legislatif di DPP memprioritaskan penguatan komunikasi dan koordinasi untuk berupaya menyelesaikan dilema ini, dan jalur bantuan selanjutnya juga akan dibahas secara bersamaan. Yuan Eksekutif adalah garis terdepan yang terkena serangan terhadap kekuasaan eksekutif, jadi kaukus DPP akan mendukung dan menghormati keputusan terakhir dari Yuan Eksekutif perihal apakah akan mengajukan interpretasi konstitusional.”
Di lain pihak, partai TPP tanggal 23 menggelar acara temu pers, di mana ketua fraksi legislatifnya Huang Kuo-chang (黃國昌) mengemukakan, ketika menjabat sebagai ketua fraksi legislatif DPP pada tahun 2008, Presiden Lai Ching-te (賴清德) juga pernah mengajukan pengembalian anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pemerintahan Presiden Ma Ying-jeou (馬英九).
Huang mengatakan, “Ketika merupakan partai oposisi, DPP menggunakan alasan membantu rakyat mengawasi pemerintah untuk menuntut pengembalian anggaran belanja. Kini, DPP adalah partai berkuasa, dan partai oposisi menuntut pengembalian anggaran belanja. Emangnya ini untuk mensabotase kalancaran operasi pemerintah? Bapak Presiden Lai Ching-te, apakah ini standar Anda?”
Huang juga menegaskan, rakyat telah melakukan pengorbanan khusus, maka seharusnya menjadi wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Yuan Legislatif untuk membuat undang-undang sebagai kompensasi bagi mereka, namun DPP kini malah berencana memohon interpretasi konstitusional, dan standar ganda DPP ini sangat dipertanyakan.