(Taiwan, ROC) – Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Kurt Campbell secara publik mengakui bahwa Resolusi PBB 2758 tidak menyebutkan status Taiwan. Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan pada hari ini (20/9) menyampaikan sambutan dan terima kasihnya terkait hal ini dan meminta komunitas internasional untuk bekerja sama dalam tindakan khusus untuk menentang kesalahan penafsiran Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap Resolusi PBB 2758. Di masa depan, Taiwan akan terus bekerja sama dengan AS dan negara-negara lain yang memiliki cita-cita serupa, menjaga perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan serta kawasan Indo-Pasifik.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memasuki debat umum. Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri AS menyampaikan, RRT menggunakan resolusi tersebut sebagai alat diplomasi untuk mengklaim status Taiwan dengan tidak benar dan menggunakannya untuk menginterpretasi prinsip satu Tiongkok untuk menekan Taiwan. Campbell juga menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan dan komitmen jangka panjangnya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
MOFA menyampaikan, Mark Lambert, Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia dan Pasifik serta Daniel Kritenbrink, pejabat senior untuk Asia Pasifik lainnya sebelumnya juga secara terbuka telah mengutarakan, bahwa RRT telah salah menafsirkan Resolusi PBB 2758.
MOFA meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata melawan kesalahan penafsiran dari RRT terkait dengan Resolusi PBB 2758 dan menyayangkan kekeliruan terkait dengan konsensus internasional “prinsip Satu Tiongkok.” Juru bicara MOFA, Jeff Liu (劉永健) mengatakan, “tugas utama pemerintah tahun ini adalah mendorong masyarakat internasional agar memahami isi Resolusi PBB 2758 dengan benar, disebutkan bahwa resolusi tersebut tidak menyebutkan Taiwan, sehingga tidak ada hubungannya dengan Taiwan dan RRT tidak berhak mengklaim telah mewakili 23,5 juta penduduk Taiwan dalam sistem PBB.”
Di tahun 2021, ketika Rick Waters menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Asia dan Pasifik, ia mulai mengkritisi RRT karena salah mengutip resolusi tersebut dan menekan PBB untuk mencegah Taiwan dalam kegiatan partisipasi. Kritenbrink dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri Senat Federal di bulan Maret tahun ini menyampaikan, RRT telah salah mengutip dan menginterpretasi Resolusi PBB 2758, kemudian di bulan April Lambert yang hadir dalam acara German Marshall Fund, sebuah badan pemikir di Washington dengan jelas mengutarakan 4 poin posisi AS dalam resolusi tersebut.