(Taiwan, ROC) – Sidang kedua Yuan Legislatif periode ke-11 secara resmi dibuka pada pagi hari ini (20/9). Karena dalam sidang ini akan dibahas terkait beberapa rancangan undang-undang penting seperti anggaran tahun depan, NCC serta urusan personel anggota komite ujian, dll, banyak yang khawatir jika hal ini akan memicu konflik baru antara partai pemerintah dan oposisi. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menyatakan bahwa pengawasan parlemen terhadap pemerintah adalah hal yang wajar, tetapi harus dilakukan dengan sikap profesional dan saling menghormati. Dengan dialog kebijakan seperti itu, interaksi antara kedua lembaga akan menjadi lebih sehat.
PM Cho berharap agar komunikasi antara kedua lembaga dilakukan dengan sudut pandang yang berfokus pada kepentingan rakyat, Yuan Eksekutif juga akan menyampaikan laporan kebijakan dengan tulus dan transparan. PM Cho Jung-tai (卓榮泰) mengatakan, “Berdasarkan operasional normal dari struktur pemerintahan negara, serta harapan kami terhadap agenda legislatif mendatang, saya bersedia dengan tulus melaporkan, menjelaskan, dan mendapatkan dukungan dari parlemen. Hanya dengan interaksi dan operasional yang normal dan stabil antara kedua lembaga, hal itulah yang ingin dilihat oleh masyarakat. Parlemen bisa menjadi harapan rakyat, bukan medan pertempuran antar partai politik.”
Selain itu, fraksi legislatif Partai Progresif Demokratik (DPP) akan mengajukan proposal “Resolusi PBB No.2758”, sementara fraksi Partai KMT akan mengajukan proposal “Republik Tiongkok Sejak Awal Menolak Resolusi No.2758” sebagai tanggapan. Mengenai tarik-menarik kedua partai terkait Resolusi No.2758, PM Cho menyatakan bahwa ia berterima kasih kepada banyak negara demokratis di seluruh dunia yang telah menyampaikan pendapat mereka melalui perspektif sejarah yang benar. Dirinya juga menegaskan bahwa resolusi tersebut tidak terkait dengan status politik Taiwan, tidak sama dengan prinsip satu Tiongkok, dan bukanlah alasan untuk mengecualikan Taiwan dari partisipasi di organisasi internasional.
PM Cho berpendapat bahwa Taiwan juga harus menyampaikan pandangan berdasarkan posisi Taiwan terhadap Resolusi PBB No.2758.
PM Cho menyatakan harapannya agar seluruh masyarakat Taiwan dan partai-partai politik, baik pemerintah maupun oposisi, dapat menjadikan perlindungan Taiwan sebagai titik awal, serta mengutamakan kepentingan terbesar Taiwan. Dengan demikian, mereka dapat bersama-sama membahas dan mencapai kesimpulan yang paling kuat terkait Resolusi PBB 2758.