(Taiwan, ROC) --- Pada Kamis hari ini (29/8), Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak merilis "kebijakan pembatasan pengajuan kredit". Ia menjelaskan bahwa tujuan pengawasan dan manajemen keuangan adalah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas pasar.
Kebijakan terkait akan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat luas, agar hak dan kepentingan umum tidak terpengaruh, serta akan memenuhi kebutuhan dana masyarakat secara wajar.
Pada akhir Juni tahun ini, rasio kredit properti bank terhadap total kredit yang diajukan telah meningkat menjadi 37,4%, atau dengan kata lain mendekati titik tertinggi dalam sejarah.
Menanggapi kenaikan tersebut, Bank Sentral pada beberapa waktu lalu telah mengingatkan 34 bank domestik untuk mengelola total kredit properti mereka secara mandiri.
Peringatan ini ditafsirkan oleh pasar sebagai penerapan "kebijakan pembatasan pengajuan kredit". Dan tak lama, tersiar kabar bahwa masyarakat yang ingin membeli rumah mengalami kesulitan dalam mengajukan KPR, yang selanjutnya memicu keluhan publik.
Pada tanggal 28 Agustus 2024, dalam "Konferensi Pers Kabinet Inovasi Aksi AI 101", Perdana Menteri Cho Jung-tai menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki "kebijakan pembatasan pengajuan kredit", dan akan mengundang Bank Sentral untuk membahas solusi yang selayaknya. Diharapkan keputusan yang sesuai dapat dirilis pada tanggal 6 September 2024 mendatang.
Dalam rapat kabinet hari ini, PM Cho Jung-tai kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan "kebijakan pembatasan pengajuan kredit" dan akan memastikan bahwa kebutuhan dana masyarakat yang wajar akan terpenuhi.
Juru Bicara Yuan Eksekutif, Chen Shi-kai (陳世凱), mengatakan, "Pemerintah tidak akan menerapkan yang namanya kebijakan pembatasan pengajuan kredit. Baru-baru ini, Bank Sentral telah melakukan upaya untuk mempersiapkan mekanisme stabilisasi pasar, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lingkungan yang lebih aman dan terkendali, sehingga memungkinkan aktivitas finansial yang normal. Perdana Menteri kembali menekankan dan menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan bahwa hak dan kepentingan masyarakat tidak terpengaruh, serta akan memenuhi kebutuhan dana masyarakat umum."
Dalam rapat Yuan Eksekutif, PM Cho juga menyatakan bahwa kondisi pasar keuangan Taiwan cukup baik. Tujuan dari pengawasan dan manajemen keuangan adalah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas pasar.
Perumusan langkah-langkah terkait harus sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Ia berharap bahwa pelaku industri dapat meningkatkan kondisi operasional mereka sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah, guna memfasilitasi pembangunan ekonomi Taiwan di masa depan.
Ia juga berharap bahwa masyarakat dapat memahami dedikasi pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas pasar keuangan.