(Taiwan, ROC) - Sejumlah negara yang tergabung dalam kubu demokrasi internasional telah menegaskan kembali pentingnya menjaga keamanan di Selat Taiwan, dan sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, Taiwan akan terus bekerja sama dengan semua mitra yang bergagasan serupa untuk dengan teguh mempertahankan demokrasi, dan terus berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmuran lintas selat, regional, dan bahkan global.
Melalui sebuah acara temu pers pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri (MOFA) Jeff Liu (劉永健) mengatakan, “(Kami akan) bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki ideologi serupa untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan juga kebebasan, keterbukaan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.”
Liu mengemukakan, menteri pertahanan Kanada dan Australia tidak lama lalu mengeluarkan pernyataan gabungan, menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, menentang perubahan sepihak terhadap status quo lintas selat, menyerukan penyelesaian perbedaan melalui perdamaian dan dialog daripada menggunakan ancaman atau kekerasan, menekankan pentingnya pencegahan konflik di kawasan Indo-Pasifik, juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya aksi militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan perairan sekitar Taiwan.
Menurut Liu, dalam sejumlah pertemuan internasional yang diadakan dalam sebulan terakhir, termasuk dalam Pertemuan Kepala Staf AS-Jepang-Korea Selatan , Dialog Tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan AS-Filipina, maupun Konsultasi Tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan AS-Australia, semuanya menghasilkan konsensus yang menyatakan pentingnya perdamaian di Selat Taiwan.
Hal yang sama juga berulang kali ditegaskan oleh pemerintah Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, jelas Liu, Australia telah berulang kali menegaskan kembali dukungannya terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan partisipasi Taiwan yang berarti dalam organisasi internasional melalui pernyataan bersama dengan AS, Jepang, Inggris, Prancis, Filipina, Selandia Baru dan negara-negara lain; sementara Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong tahun ini juga mengungkapkan posisi dan keprihatinan Australia kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Tiongkok secara langsung.