(Taiwan, ROC) --- Menentang interpretasi Tiongkok atas Resolusi Majelis Umum PBB 2758 telah menjadi fokus utama upaya diplomatik dalam beberapa tahun terakhir.
"Format Resolusi" yang disahkan oleh "Inter-Parliamentary Alliance on China" (IPAC) akan berfungsi sebagai referensi bagi parlemen negara anggota untuk mempromosikan resolusi terkait.
Tindakan ini sejalan dengan tujuan kebijakan diplomasi komprehensif, yang secara berkelanjutan menggalang dukungan opini publik internasional yang lebih besar dan memastikan bahwa masyarakat internasional memiliki pemahaman yang benar tentang isi resolusi tersebut, guna bersama-sama melawan penindasan Tiongkok terhadap ruang internasional Taiwan.
IPAC mengadakan pertemuan tahunannya di Taipei, dihadiri oleh 49 anggota dari 23 negara dan Parlemen Eropa. Pertemuan tersebut mengesahkan "Format Resolusi Parlemen IPAC tentang Resolusi Majelis Umum PBB 2758".
Anggota aliansi akan membawa "format" ini kembali ke negara mereka sendiri dan terus mempromosikan resolusi serupa di parlemen mereka.
Menteri Luar Negeri, Lin Chia-lung (林佳龍), telah mempromosikan diplomasi komprehensif sejak menjabat. Salah satu fokus utamanya adalah untuk terus melawan interpretasi yang salah oleh Tiongkok atas Resolusi Majelis Umum PBB 2758.
Dalam laporan pertamanya kepada Komite Luar Negeri Yuan Legislatif, ia menekankan pentingnya menjelaskan kepada masyarakat internasional melalui berbagai cara untuk memastikan pemahaman yang benar tentang isi resolusi tersebut, serta bersama-sama melawan upaya Tiongkok untuk menekan partisipasi internasional Taiwan.
Lin Chia-lung mengatakan, "Terutama, kita perlu mendapatkan lebih banyak dukungan internasional untuk melawan interpretasi yang salah oleh Tiongkok atas Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dan upayanya untuk mengaitkan dengan apa yang disebut Prinsip Satu Tiongkok."
Laporan tentang "Hubungan UE-Tiongkok" yang disahkan oleh Parlemen Eropa pada Desember 2023, untuk pertama kalinya dengan tegas menentang distorsi Tiongkok yang terus-menerus atas Resolusi Majelis Umum PBB 2758.
Resolusi tentang laporan pelaksanaan tahunan "Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama" (CFSP) yang disahkan pada Februari tahun ini, untuk pertama kalinya menekankan bahwa klaim teritorial Tiongkok atas Taiwan tidak memiliki dasar hukum internasional. Taiwan dan Tiongkok tidak saling tunduk, dan bahwa hanya pemerintahan Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili rakyat Taiwan secara internasional.