(Taiwan, ROC) --- Pada Rabu hari ini (10/7), Mahkamah Konstitusi Taiwan menggelar sidang persiapan membahas revisi undang-undang yang mengatur kewenangan parlemen. Presiden Lai Ching-te (賴清德), Yuan Eksekutif, Yuan Pengawas, dan 51 anggota legislator dari Partai Progresif Demokratik (DPP) dijadwalkan hadir melalui perwakilan atau kuasa hukum mereka untuk menyampaikan argumen tentang perlunya diberlakukan "putusan sementara".
Presiden Lai Ching-te, Yuan Eksekutif, Yuan Pengawas, dan 51 anggota legislator dari Partai DPP secara terpisah telah mengajukan uji materi dan permohonan "putusan sementara" atas revisi "Undang-Undang tentang Pelaksanaan Kewenangan Yuan Legislatif " dan pasal-pasal terkait dalam "KUHP" yang mengatur kewenangan parlemen.
Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang persiapan pada Rabu sore untuk mendengarkan pendapat dari para pemohon dan Yuan Legislatif, sebagai lembaga terkait yang ditunjuk, mengenai perlunya "putusan sementara" dan cakupannya.
Sidang Persiapan dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00. Acara akan diawali dengan pembacaan kasus oleh Panitera, dilanjutkan dengan penyampaian hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Ketua Majelis Hakim.
Selanjutnya, masing-masing dari empat Pemohon akan diberikan waktu 30 menit untuk menyampaikan argumen mereka, diikuti oleh Yuan Legislatif yang diberi waktu 30 menit.
Sesi terakhir selama 60 menit dialokasikan untuk pertanyaan dari Hakim Konstitusi dan tanggapan tambahan dari para pihak. Seluruh proses Sidang Persiapan selesai pada pukul 16.05 waktu setempat.
Sidang ini terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung melalui situs web Yuan Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Fokus utama Sidang Persiapan ini adalah untuk mendengarkan pendapat dari para Pemohon dan Yuan Legislatif mengenai urgensi, kebutuhan, dan cakupan penerapan putusan sementara.
Meskipun Undang-Undang tentang Litigasi Konstitusional tidak menetapkan batas waktu untuk mengeluarkan putusan, tetapi Mahkamah Konstitusi diharapkan akan segera membuat keputusan mengingat urgensi dari putusan sementara.
Mahkamah Konstitusi juga dijadwalkan akan mengadakan sidang pada tanggal 6 Agustus 2024 untuk mendengarkan argumentasi lisan mengenai ada atau tidaknya cacat prosedural yang signifikan dalam proses legislasi terkait revisi undang-undang, serta konstitusionalitas dari pasal-pasal yang direvisi.