(Taiwan, ROC) – Kapal penangkap ikan Da Jin Man 88 Penghu tiba-tiba dinaiki guna diperiksa dan pada akhirnya ditahan oleh penjaga pantai Daratan Tiongkok, saat beroperasi di laut lepas Kinmen. Perdana Menteri Taiwan, Cho Jung-tai (卓榮泰) pada hari ini (5/7) mengimbau para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari situasi yang mencurigakan atau melanggar hukum dalam situasi maupun kondisi seperti saat ini.
PM Cho dalam sebuah wawancara saat berada di Yuan Legislatif pada hari ini (5/7) mengemukakan bahwa ketika insiden tersebut terjadi, penjaga pantai berharap dapat memberikan bantuan tepat waktu, tetapi tidak bisa segera menyelesaikan masalah tersebut. Dirinya pun sangat menyesalkan hal ini.
PM Cho menyatakan bahwa negosiasi terkait telah dilakukan dan pihaknya juga telah menyampaikan permintaan kepada pihak RRT untuk tidak meningkatkan tindakan apa pun pada saat ini, agar tidak menimbulkan ketegangan dan konfrontasi yang tidak perlu. PM Cho juga berharap Negeri Panda dapat menjamin keamanan awak kapal Da Jin Man 88, dan segera melepaskan awak kapal beserta kapalnya. PM Cho Jung-tai (卓榮泰) mengatakan, “Tetapi kami juga berharap awak kapal dapat aman-aman saja, dan dalam waktu singkat ini, pihak Negeri Panda dapat menjamin keamanan mereka, serta segera mengembalikan awak kapal dan kapalnya dengan selamat ke dalam negeri. Negosiasi terkait tengah dilakukan dengan ketat oleh berbagai pihak, dan kami berharap dalam waktu yang singkat, kami dapat memberikan jawaban yang menenangkan pihak keluarga dan memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat.”
Dengan ditahannya kapal penangkap ikan Da Jin Man 88, dunia luar pun memerhatikan apakah hubungan yang “tidak selaras” antara kedua belah pihak (Taiwan dan Daratan Tiongkok) memperumit insiden tersebut. Menteri Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC) Chiu Chui-cheng (邱垂正), mengatakan “hubungan lintas selat adalah hubungan lintas selat.” Menanggapi hal tersebut, PM Cho mengemukakan bahwa Republik Tiongkok adalah negara yang berdaulat dan independen, serta situasi saat ini adalah Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok tidak saling bergantung, serta pemerintah mempertahankan status quo ini. Dirinya merasa, mengaitkan tindakan yang diduga melanggar hukum dengan peristiwa politik di tingkat yang lebih tinggi adalah berlebihan dan tidak perlu, kita harus membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Menanggapi pernyataan dari kantor mantan Presiden Ma Ying-jeou (馬英九) bahwa pemerintah harus mengakui Konsensus 1992 untuk meredakan ketegangan hubungan lintas selat. PM Cho menuturkan, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengakui syarat yang diminta oleh pihak lain agar dapat mengurangi ancaman terhadap kita. Kita harus memiliki suara yang sama, tidak terpecah, sehingga lawan tidak akan memperbesar ancamannya dan kita akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mempertahankan diri.