(Taiwan, ROC) -- Usungan revisi undang-undang tentang “Kausal Proyek Pekerjaan Umum di Luar Pulau” yang disampaikan oleh legislator partai Kuomintang Chen Hsueh-sheng (陳雪生), melibatkan dana Daratan Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur luar pulau.
Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) dalam sidang Yuan Legislatif hari Jumat ini (5/7) menyampaikan, pernah ada kasus terkait pada tahun 2017, bermaksud untuk melibatkan dana lintas selat untuk pembangunan infrastruktur luar pulau, bahkan untuk operator mesin peralatan juga dari lintas selat, akan tetapi mempertimbangkan keamanan nasional, jika dalam revisi hukum mengesampingkan cakupan kausal undang-undang tentang gangguan, maka akan berdampak pada pembangunan pekerjaan umum besar seperti bandara, pelabuhan dan jembatan besar.
PM Cho Jung-tai meminta anggota legislator untuk mementingkan keamanan nasional. PM Cho Jung-tai mengatakan, “Ini akan berdampak pada pekerjaan umum seperti pembangunan bandara, pelabuhan dan jembatan besar, mendapat pengaruh besar, saat bersamaan juga melibatkan permasalahan keamanan nasional, maka meminta para legislator saat peninjauan, wajib mementingkan keamanan nasional, wajib mengutamakan keamanan nasional, sekaligus juga mengawasi kualitas proyek pekerjaan umum kita, serta di masa mendatang selama proses pekerjaan umum berjalan, memungkinkan dapat diawasi kita secara langsung, sehingga meminta para legislator untuk lebih seksama menangani undang-undang ini, dan kami pun senantiasa berharap tetap mempertahankan status quo.”
Karena mengesampingkan undang-undang recall election (pelengseran) menimbulkan konflik di dalam komite urusan dalam negeri Yuan Legislatif, PM Cho Jung-tai mengatakan, menghargai sidang Yuan Legislatif, akan tetapi berharap sidang dapat berlangsung dengan damai dan rasional, memenuhi tata demokrasi, dengan demikian undang-undang yang dihasilkan dari sidang peninjauan baru mampu menjadi landasan yang baik untuk dilaksanakan oleh Yuan Eksekutif. PM Cho Jung-tai mengatakan, ia berharap agar setiap partai berkuasa maupun oposisi harus bersikap rasional, saling berkomunikasi, menjalani dialog demokrasi, inilah yang diharapkan oleh masyarakat.
Istana Kepresidenan, Yuan Eksekutif, Yuan Pengawas dan partai Demokrat Progresif mengajukan petisi untuk penafsiran konstitusi terkait revisi wewenang dan fungsi kongres nasional, sidang Mahkamah Konstitusi dijadwalkan pada tanggal 10 Juli sore hari, untuk mendengarkan suara pemohon dan saran dari Yuan Legislatif. Masyarakat luar memerhatikan perwakilan utusan dari Yuan Eksekutif, PM Cho Jung-tai mengatakan, menteri non portofolio dan pengacara, konsultan lebih giat mempersiapkan, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana, sampai pada waktunnya semua orang bisa mendengarkan dari Yuan Eksekutif dengan alasan yang lebih spesifik di dalam sidang Mahkamah Konstitusi.