(Taiwan, ROC) Kapal nelayan Taiwan Da Jin Man 88, pada tanggal 2 Juli 2024 ditahan oleh Badan Keamanan Daratan Tiongkok di luar perairan Kinmen, lebih lanjut memperburuk situasi ketegangan lintas selat. Pihak Taiwan mengimbau agar RRT tidak mempolitisir, sedangkan RRT menyebut kapal nelayan tersebut melanggar peraturan moratorium penangkapan ikan pada musim panas, hal ini memicu sorotan dari kedua belah pihak.
Analisa yang dituangkan dalam tulisan dari Bonnie S. Glaser dari German Marshall Fund of the United States dan Bonny Lin (林洋) selaku Asian security and director of the China Power Project at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) tentang dampak pidato pengukuhan Lai Ching-te terhadap hubungan lintas Selat Taiwan. Mereka menunjuk, seketika Lai Ching-te menjabat sebagai presiden, menyerukan Taiwan adalah negara berdaulat, menghindari pemakaian kata “Mainland” dan “pemerintahan Beijing”, langsung menyebut “Tiongkok” dan “ Republik Rakyat Tiongkok”. Sikap ini dianggap sebagai penekanan bahwa Taiwan dan RRT adalah negara yang berbeda, hal ini memicu protes keras dari Beijing.
Menlu RRT Wang Yi mengecam keras atas tindakan Lai Ching-te, sementara Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) semakin gencar melakukan latihan militer skala besar di sekitar perairan Taiwan. Pakar beranggapan, RRT sangat meragukan komitmen Lai Ching-te, dan mengambil langkah mempertinggi tekanan militer, diplomasi dan ekonomi.
Kedua pakar ini beranggapan, saat RRT memperbesar tekanan terhadap Taiwan, AS semestinya juga memperkuat dukungan untuk Taiwan, termasuk membantu meningkatkan kemampuan pertahanan diri Taiwan dan ketangguhan diplomasi. Saat pemerintah Joe Biden berdialog dengan pejabat RRT, mengakui kebijakan Lai Ching-te telah berubah, namun perlu ditekankan bahwa tidak ada bukti mempunyai rencana yang mengganggu stabilitas. Jika Beijing terus meningkatkan tekanan terhadap Taiwan, hal itu mungkin dapat terjadi.
Selain itu, pakar menyarankan agar AS mengingatkan Taiwan untuk tidak mengambil tindakan yang mungkin dianggap provokatif oleh RRT, seiring dengan dukungan untuk Taiwan yang memperkuat pembinaan hubungan dengan negara-negara demokratis. Asalkan Lai Ching-te mematuhi kebijakan lintas selat yang pragmatis, dukungan komunitas internasional terhadap Taiwan dapat dipertahankan dan diperluas.
Kedua pakar tersebut menekankan bahwa AS harus secara aktif mendorong dialog Beijing dan Taipei dilanjutkan dan membangun saluran komunikasi rahasia yang dapat diandalkan untuk memperjelas niat dan menghindari kesalahpahaman. Mereka menyarankan agar kedua sisi Selat Taiwan mengizinkan para akademisi untuk bertemu di ajang netral untuk meningkatkan pemahaman tentang persepsi ancaman satu sama lain. Glaser dan Bonny Lin menekankan bahwa pencegahan, dialog, dan menghindari perubahan sepihak terhadap status quo adalah kunci untuk mengelola situasi di Selat Taiwan. AS harus mendorong upaya-upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan menjamin agar konflik tidak terjadi.