(Taiwan, ROC) -- Daratan Tiongkok beberapa hari ini mengumumkan “Opini 22 sanksi Taiwan Berdaulat”, mempertegas hukuman terberat adalah dieksekusi, Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) kemarin (27/6) menyampaikan, wisata ke RRT dan Hongkong-Makau diberi rambu peringatan berwarna oranye, dari rambu warna kuning berubah menjadi oranye, sekaligus memberikan penjelasan bahwa tindakan yang diambil bukan serangan balasan akan tetapi adalah mengingatkan dan melindungi warga.
Legislator Partai Kuomintang Lai Shyh-bao (賴士葆) pada hari ini (28/6) saat mempertanyakan Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰), apakah pemerintah akan melakukan peninjauan, rambu peringatan warna oranye akan bertahan berapa lama? PM Cho Jung-tai mengatakan, pemerintahan RRT pada tanggal 21 Juni 2024 menetapkan definisi separatis Taiwan, menambahkan semakin banyak pembatasan yang tidak perlu, maka pihaknya mengambil tindakan demi melindungi keselamatan diri warga Taiwan yang berangkat ke RRT, tidak berharap warga Taiwan saat ke RRT mendapat ancaman karena menurut definisi dari RRT, hanya berharap Taiwan ikut berpartisipasi dalam organisasi internasional sudah termasuk separatis.
Legislator Lai Shyh-bao lebih lanjut mempertanyakan, apakah pemerintah berangsur-angsur juga bergerak mengarah Taiwan berdaulat, PM Cho Jung-tai secara tegas membantah. Legislator Lai Shyh-bao mempertanyakan lagi, rambu warna oranye yang dikeluarkan pemerintah akan berlaku berapa lama, apakah ada kemungkinan rambu peringatan akan berubah menjadi warna merah? PM Cho Jung-tai menjawab, perlu mengamati apakah ada perubahan sikap RRT, berharap kedua belah pihak bisa berdamai, dan menjalankan pertukaran yang damai. PM Cho Jung-tai mengatakan, “Pertanyaan ramalan demikian sangat mengerikan, masih perlu melihat sikap pihak lawan, kami sangat mengharapkan perdamaian, berubah sikap, semua ditangani dengan pertukaran secara rasional dan damai.”
Selain itu, ada media yang membeberkan, menunjuk salah satu saluran televisi di Taiwan menyiarkan program komentar politik, topik, dan naskah pembahasan melibatkan wartawan kantor berita Xinhua Daratan Tiongkok yang bertempat di Taiwan. Sehubungan dengan hal ini PM Cho Jung-tai mengatakan, tentu ada banyak informasi, dan membiarkan mereka menilai, perlu menambahkan cakupan keamanan di masa mendatang, hingga saat ini masih dalam tahap mempelajarinya.