(Taiwan, ROC) Revisi kekuasaan parlemen mulai diberlakukan pada tanggal 24 Juni 2024, Istana Kepresidenan, Yuan Pengawas dan Partai Demokratik Progresif telah menyatakan sikap mereka terhadap interpretasi konstitusi. Perdana Menteri Cho Jung-tai pada hari Kamis ini (27/6) dalam kantor Yuan Eksekutif mengatakan, tinjauan revisi kekuasaan parlemen mendapat penolakan, mempertimbangkan prosedur hukum memiliki cacat besar, melanggar ketentuan undang-undang, dan cakupan peraturan juga mengandung banyak pelanggaran prinsip konstitusional pemisahan kekuasaan, melanggar hak-hak masyarakat, maka demi menjaga ketertiban konstitusi, Yuan Eksekutif Yuan akan mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan konstitusional pada pukul 02.30 untuk mengajukan gugatan konstitusional dan sanksi sementara.
Juru bicara Yuan Eksekutif Chen Shih-khai mengatakan, “ Yuan Eksekutif perlu mengajukan gugatan konstitusional sesuai degan ketentuan UU prosedur konstitusi pasal 47 Ayat 1, meminta untuk peninjauan peraturan konstitusi. Selain itu, untuk menghindari terjadi kerugian yang berimbas pada HAM dan kesejahteraan masyarakat, saat bersamaan meminta Makamah Agung untuk mengadopsi sanksi sementara.”