(Taiwan, ROC) - Presiden Lai Ching-te (賴清德) mengumumkan pada hari Senin bahwa dia akan mengajukan penafsiran konstitusional dan sanksi sementara terhadap amandemen "Undang-undang tentang Penggunaan Kekuasaan Yuan Legislatif " dan "Undang-undang Hukum Pidana" terkait kekuasaan parlemen.
Melalui konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Presiden Lai menyampaikan bahwa amandemen terhadap "UU tentang Penggunaan Kekuasaan Yuan Legislatif " dan "UU Hukum Pidana" terkait dengan kekuasaan parlemen tidak hanya menimbulkan kecurigaan yang tinggi terhadap proses peninjauan, ketentuan terkait juga dapat membahayakan prinsip konstitusional pemisahan dan penyeimbangan kekuasaan.
Atas pertimbangan untuk melindungi tatanan konstitusional dan melindungi hak-hak rakyat, Lai memutuskan akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk interpretasi konstitusi dan sanksi sementara.
Hong Wei-sheng (洪偉勝), pengacara yang bertanggung jawab di Firma Hukum Hongs, menjelaskan sejumlah amandemen yang dianggap tidak konstitusional, termasuk diwajibkannya presiden untuk membuat laporan situasi nasional dan menjawab interpelasi di Yuan Legislatif secara rutin dan teratur, diberikannya hak kepada Yuan Legislatif untuk memberikan persetujuan atas penunjukan personel yang dilakukan presiden, direvisinya metode pemungutan suara secara rahasia dengan mengacungkan tangan yang dianggap telah melanggar prinsip keterbukaan dan transparansi, serta melampaui batas swa-disiplin anggota parlemen.
Ini adalah pertama kali dalam sejarah Republik Tiongkok di mana seorang pemimpin negara mengajukan petisi untuk penafsiran konstitusi sejak penerapan sistem Mahkamah Konstitusi yang baru. Sebelumnya, interpretasi konstitusi pernah diajukan empat kali, semuanya pada masa sistem penafsiran hukum yang lama.