(Taiwan, ROC) - Tiongkok tidak memiliki kekuasaan apa pun untuk memberikan sanksi kepada rakyat Taiwan, apalagi kekuasaan untuk mengajukan tuntutan hukum lintas tingkat hanya karena klaim rakyat Taiwan, maka pemerintah beserta partai berkuasa dan oposisi seharusnya menghadapi masalah ini bersama-sama.
Demikian ditegaskan oleh Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada hari Senin saat memimpin konferensi pers di Kantor Kepresidenan. Pernyataan tersebut diajukan untuk merespons laporan mengenai dirilisnya sebuah dokumen opini oleh pihak Tiongkok, merekomendasikan bahwa segala tindakan separasi negara akan dianggap sebagai separatisme dan dijatuhkan hukuman mati.
Presiden Lai mengatakan, “Demokrasi bukanlah kejahatan, autokrasi barulah kejahatan. Tiongkok tidak memiliki kekuasaaan untuk memberikan sanksi kepada rakyat Taiwan hanya karena pendapat mereka. Tiongkok tidak memiliki penuntutan lintas batas pada rakyat Taiwan.”
Lai juga meminta pemerintah Tiongkok untuk menghadapi keberadaan Republik Tiongkok dan berkomunikasi serta berdialog dengan pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis dan sah. Dia menekankan bahwa ini adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan, jika tidak, hubungan antara Taiwan dan Tiongkok hanya akan semakin terasing.