(Taiwan, ROC) --- Yuan Legislatif akan memulai pertempuran 15 hari untuk meninjau revisi undang-undang tentang kewenangan Kongres. Koordinator anggota legislator dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Ker Chien-ming (柯建銘), mengatakan bahwa setelah proposal peninjauan dimasukkan dalam agenda Yuan Legislatif, maka mereka pasti akan mengundang Perdana Menteri untuk memberikan penjelasan kepada Yuan Legislatif. Semuanya akan ditangani dengan prosedur tercepat dan tidak akan ada penundaan.
Dia berharap anggota parlemen dari partai oposisi dapat dengan tenang melihat alasan peninjauan yang diajukan oleh Yuan Eksekutif dan mendukung pengesahan proposal peninjauan. Mengenai undangan Partai Rakyat Taiwan (TPP) kepada Partai DPP untuk berdebat di televisi perihal revisi undang-undang kewenangan Kongres, Ker Chien-ming mengkritiknya sebagai pengalihan isu.
Presiden Lai Ching-te (賴清德) telah menyetujui proposal alasan peninjauan yang diajukan oleh Yuan Eksekutif pada tanggal 11 Juni 2024, untuk melakukan revisi terhadap "Undang-Undang tentang Pelaksanaan Kewenangan Yuan Legislatif" dan "Hukum Pidana Republik Tiongkok". Beliau juga telah memberi tahu Yuan Legislatif melalui surat yang dikirimkan oleh Sekretaris Jenderal Istana Kepresidenan.
Menurut pasal tambahan dalam hukum Konstitusi, maka Yuan Legislatif harus membuat keputusan dalam waktu 15 hari setelah menerima proposal peninjauan, yaitu paling lambat harus diselesaikan pada tanggal 25 Juni 2024, jika tidak, maka proposal peninjauan akan berlaku secara otomatis. Dengan demikian, partai berkuasa dan oposisi juga akan memulai pertempuran peninjauan selama 15 hari.
Pada tanggal 12 Juni 2024, dalam sebuah wawancara di Yuan Legislatif, Koordinator anggota legislator dari Partai Progresif Demokratik, Ker Chien-ming, mengatakan bahwa proposal peninjauan tersebut diharapkan akan dimasukkan dalam agenda pertemuan Yuan pada tanggal 14 Juni 2024, kemudian komite pleno juga akan diadakan untuk meminta Perdana Menteri memberikan penjelasan kepada Yuan Legislatif tentang proposal peninjauan tersebut.
Ker Chien-ming berharap Ketua Yuan Legislatif, Han Kuo-yu (韓國瑜), akan segera mengadakan konsultasi antara partai berkuasa dan oposisi untuk membahas tanggal penanganan proposal peninjauan.
Semuanya memiliki prosedur yang ditetapkan dan akan ditangani sesegera mungkin, tanpa penundaan.
Ker Chien-ming mengatakan, "Semuanya berjalan sesuai prosedur, semua orang tidak perlu berspekulasi, tidak perlu saling mencurigai, ini sangat transparan. Mengapa Anda meninjau RUU yang saya lewati? Jadi akan ada pertanyaan dan jawaban di komite pleno, sesuai dengan proporsi partai politik, pasti akan ada pertanyaan dan jawaban ini, pada akhirnya harus ada pertanyaan dan jawaban, dan konsultasi antara partai berkuasa dan oposisi akan mengatur jumlah orang."
Ker Chien-ming juga mengatakan bahwa Partai DPP berharap proposal peninjauan akan disahkan, jadi tidak ada masalah tentang memboikot penanganan proposal peninjauan. Dia juga berharap anggota parlemen dari partai oposisi dapat dengan tenang melihat alasan peninjauan yang diajukan oleh Yuan Eksekutif Yuan mendukung pengesahan proposal peninjauan.
Jika proposal peninjauan tidak disahkan, maka setelah Presiden mengumumkannya, Partai DPP akan mengajukan interpretasi konstitusional, dan unit terkait seperti Yuan Pengawas juga akan mengajukan interpretasi konstitusional.
Mengenai Partai DPP dan Partai TPP yang masing-masing akan meluncurkan kampanye untuk menjelaskan proposal peninjauan, membuat perdebatan antara partai berkuasa dan oposisi akan dimulai kembali. Partai TPP telah menantang Partai DPP, mengundang mereka untuk berdebat di televisi perihal revisi undang-undang kewenangan Kongres sebelum tanggal 20 Juni 2024.
Ker Chien-ming mengatakan bahwa RUU tersebut dapat didiskusikan dengan baik di komite dan dalam konsultasi antara partai berkuasa dengan oposisi. Partai TPP tidak pernah berbicara atau menerimanya. Dia percaya bahwa Partai TPP harus menjelaskan kepada para pendukungnya mengapa mereka tidak menerima RUU tersebut selama proses peninjauan, dan tidak boleh mengalihkan isu.
Yuan Eksekutif telah mengajukan peninjauan atas revisi "Undang-Undang tentang Pelaksanaan Kewenangan Yuan Legislatif" dan "Hukum Pidana Republik Tiongkok". Partai TPP di Yuan Legislatif mengadakan konferensi pers pada Rabu pagi hari (12/6), untuk membantah satu per satu alasan peninjauan yang diajukan oleh Yuan Eksekutif.
Koordinator Partai TPP, Huang Kuo-chang (黃國昌), mengatakan bahwa alasan peninjauan tersebut "tidak masuk akal" dan Partai TPP akan menolak proposal peninjauan tersebut. Huang Kuo-chang juga menunjukkan bahwa dia yakin bahwa survei tentang "reformasi Kongres" yang dilakukan oleh berbagai lembaga jajak pendapat selama periode ini hampir semuanya mendapat dukungan opini publik yang tinggi, dan meminta Partai DPP untuk tidak lagi menolak pengawasan.
Istana Kepresidenan menyetujui proposal peninjauan yang diajukan oleh Yuan Eksekutif pada tanggal 11 Juni 2024, untuk beberapa ketentuan "Undang-Undang tentang Pelaksanaan Kewenangan Yuan Legislatif" dan penambahan Bab 1 Pasal 5 dan Pasal 141-1 "Hukum Pidana Republik Tiongkok".
Yuan Eksekutif percaya bahwa revisi undang-undang tentang kewenangan Kongres melanggar prinsip demokrasi konstitusional dan prinsip pemisahan kekuasaan.
Dalam konferensi pers, Huang Kuo-chang, mengatakan bahwa tingkat alasan peninjauan yang diajukan oleh Yuan Eksekutif tidak berbeda dengan "desas-desus" yang disebarkan oleh Partai DPP sebelumnya, yang sangat disesalkan.
Huang Kuo-chang tidak hanya membantah alasan peninjauan satu per satu, tetapi juga mempertanyakan bahwa Yuan Eksekutif telah menjadi otoritas tertinggi. Untuk menolak pengawasan, Yuan Eksekutif secara sewenang-wenang mengklaim bahwa pasal-pasal yang disahkan oleh Yuan Legislatif tidak konstitusional.
Huang Kuo-chang mengatakan, "20 tahun yang lalu, Interpretasi Yudisial No. 585 menjelaskan dengan sangat jelas, revisi undang-undang kami kali ini menyempurnakan hak investigasi dan hak untuk didengar Kongres, dan juga meningkatkan prosedur peninjauan untuk persetujuan personel. Teruntuk Yuan Eksekutif dan pemerintah Partai Progresif Demokratik, apakah Anda semua lupa dengan Interpretasi Yudisial No. 585 yang biasa Anda bicarakan?"
Partai-partai politik yang berkuasa dan oposisi akan meluncurkan kegiatan publisitas mereka sendiri tentang revisi undang-undang dan proposal peninjauan kali ini. Sekretaris Jenderal Partai TPP, Wu Chun-cheng (吳春城), meminta untuk tidak terlibat dalam protes jalanan yang tidak bertanggung jawab, dan sekali lagi mengusulkan untuk mengadakan debat televisi, seperti debat publik antara Presiden Ma Ying-jeou dengan Ketua Partai Progresif Demokratik Tsai Ing-wen (蔡英文) tentang ECFA pada tahun 2010.