(Taiwan, ROC) --- Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) untuk pertama kalinya melaporkan kebijakan kabinetnya di hadapan Yuan Legislatif pada hari ini (31/5). Ia menyampaikan bahwa pada masa mendatang, pemerintah akan mengutamakan prinsip "5 Aksi dan 7 Keamanan", guna melindungi masyarakat yang stabil dan adil.
PM Cho juga menyebutkan bahwa dana rekonstruksi Hualien akan ditingkatkan menjadi hampir NT$30 miliar. Selain itu, sebelum tahun 2030, pemerintah akan menginvestasikan NT$900 miliar, untuk mencapai transformasi nol emisi karbon pada tahun 2050 mendatang.
Perdana Menteri Cho Jung-tai memimpin para menteri kabinetnya, untuk melaporkan kebijakan pemerintah di Yuan Legislatif dan menjawab pertanyaan dari para anggota legislator. Tidak ada aksi boikot dari partai oposisi, sehingga Cho Jung-tai dapat dengan lancar memberikan laporan kebijakan di tengah tepuk tangan.
Cho Jung-tai menyatakan bahwa pemerintah akan mengedepankan prinsip "komunikasi dengan tulus, prioritas pada rakyat", berdasarkan toleransi dan rasa hormat satu sama lain, untuk memastikan koordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik.
Ini mencerminkan niat dan tekad pemerintah dalam menyelesaikan masalah, guna mewujudkan visi pemerintahan Presiden Lai Ching-te (賴清德), yaitu "Taiwan yang inovatif, makmur, adil, berkelanjutan, demokratis, dan damai".
PM Cho menekankan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah mengedepankan "5 Aksi dan 7 Keamanan". Ia berharap agar Yuan Legislatif segera mengesahkan "Empat Undang-Undang Baru Anti-Penipuan", sehingga aparat hukum memiliki alat hukum yang diperlukan untuk memberantas aksi kejahatan penipuan yang baru.
PM Cho Jung-tai mengatakan, "Selanjutnya, kami akan mengutamakan 5 Aksi dan 7 Keamanan, dengan tidak henti-hentinya memerangi kejahatan, aliran uang gelap, senjata, narkoba dan penipuan. Kami akan terus melindungi masyarakat. Dan dalam waktu sesingkat mungkin, kami akan merumuskan Rencana Strategis Aksi Anti-Penipuan Generasi Baru 2.0., serta melalui tindakan administratif, dapat dilakukan berbagai langkah, misal membangun Jaringan Pelaporan dan Pelacakan Anti Penipuan. Secara keseluruhan, kami akan meningkatkan kapasitas anti penipuan milik kami."
Cho Jung-tai menyatakan bahwa ia akan memimpin kabinet inovasi aksi dengan menggunakan "Proyek Harapan Nasional" sebagai blue-print untuk mendorong kemajuan negara.
Tujuan kebijakan pemerintah meliputi, "memperluas investasi sosial, mengurangi beban keluarga", "inovasi ekonomi, negara pintar", "pertumbuhan hijau dan transformasi nol emisi karbon pada tahun 2050", "memperluas investasi medis, menciptakan Taiwan yang sehat", "menyeimbangkan Taiwan, meningkatkan produksi lokal", "memperkuat kekuatan lunak, menciptakan merek nasional", "menuju masyarakat multi-kultural dengan kesetaraan dan kemakmuran bersama", dan "membangun Taiwan yang tangguh, menjaga keamanan dan perdamaian".
PM Cho Jung-tai menyatakan bahwa untuk mencapai transformasi nol emisi karbon pada tahun 2050, maka pemerintah akan menginvestasikan anggaran sebesar NT$900 miliar sebelum tahun 2030 untuk mendorong investasi hijau, baik skala domestik maupun internasional.
Dana rekonstruksi Hualien akan ditingkatkan menjadi hampir NT$30 miliar, sehingga masyarakat dapat segera menerima bantuan dan kompensasi.
Ketika membahas hubungan lintas selat, Cho Jung-tai menegaskan bahwa pemerintah akan terus memegang teguh "Empat Prinsip" dan mendukung empat pilar yang dicanangkan oleh presiden.
Dalam prinsip kesetaraan dan martabat, pemerintah akan mengadakan pertukaran yang sehat dan teratur dengan Tiongkok. Dia berharap Tiongkok dapat memahami bahwa perdamaian lintas selat adalah kepentingan bersama kedua belah pihak, dan menjaga status quo di Selat Taiwan adalah syarat penting untuk menjamin kestabilan keamanan dan kemakmuran dunia.
Selain itu, demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, maka pemerintah akan meningkatkan kekuatan pertahanan nasional dan memperkuat hubungan dengan sekutu. Taiwan akan terus memperkukuh hubungannya dengan Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, sambil terus mendorong Kebijakan Baru ke Arah Selatan.
Terkait kontroversi yang dipicu oleh revisi Undang-Undang Kewenangan Parlemen baru-baru ini oleh Yuan Legislatif, Cho Jung-tai mengatakan bahwa jika terdapat ketidakpatuhan terhadap konstitusi yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan, maka pemerintah akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk mencari penyelesaian, yang tentunya juga telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi.