(Taiwan, ROC) Presiden Lai Ching-te dalam pidato pelantikannya menekankan lintas selat tidak saling berafiliasi. Pakar AS mengatakan, meskipun dalam pidato pelantikan di Taiwan untuk pertama kalinya muncul pernyataan demikian, akan tetapi pada masa lalu mantan Presiden Tsai Ing-wen dalam pidato kenegaraan juga pernah mengangkat isu yang sama. Pakar lebih lanjut mengingatkan, lingkungan pemerintah Taiwan sangat tidak menentu dan pemerintah Beijing berkesempatan untuk memanipulasi.
Mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional, Rush Doshi dan peneliti wadah pemikir AS Council on Foreign Relations (CFR), David Sacks pada tanggal 21 Mei 2023 waktu Amerika Timur menuangkan artikel di situs online CFR, menyebutkan isi pidato pelantikan presiden Lai Ching-te tidak menyimpang dari konsep “4 kegigihan” yang ditetapkan oleh Tsai Ing-wen.
Tsai Ing-wen pada tahun 2021 saat pidato perayaan hari nasional mengangkat “4 Kegigihan”, mengharapkan partai berkuasa dan oposisi berlanjut untuk “mematuhi sistem konstitusi bebas dan demokratis, bersikeras bahwa RRT dan ROC tidak saling berafiliasi, mengukuhkan kedaulatan yang tidak dapat diganggu gugat, menegaskan masa depan ROC Taiwan, wajib mematuhi keinginan rakyat Taiwan.”
Rush Doshi dalam artikelnya menyampaikan, Beijing membantah pernyataan Lai Ching-te “lintas selat tidak saling berafiliasi”, ini adalah pernyataan yang pernah disampaikan Tsai Ing-wen sebelumnya dalam pidato kenegaraan, belum pernah muncul dalam pidato pelantikan.
Keduanya menyampaikan, isi pidato Lai Ching-te sangat jelas ingin melanjutkan strategi kebijakan lintas selat dari Tsai Ing-wen, dan berjanji mempertahankan status quo. Ia juga mengimbau agar melakukan dialog dengan Beijing, membuka sektor pertukaran pariwisata dan pelajar lintas selat.
Para pakar mengemukakan, meskipun demikian, Beijing secara tegas mengecam pernyataan dari Lai Ching-te, ini mencerminkan kekuatiran RRT terhadap sikap Lai Ching-te terkait isu lintas selat, juga menunjukkan rasa kecewa dari Beijing, maka dari itu Lai Ching-te memiliki perbedaan dengan Tsai Ing-wen, seperti tidak komitmen untuk menggunakan konstitusi Republik Tiongkok untuk menangani isu hubungan lintas selat.
Menurut analisa dari Rush Doshi dan David Sacks,ini dapat diartikan sebagai cara yang halus, menunjukkan Lai Ching-te berbeda dengan mantan Presiden Chen Shui-bian, tidak bermaksud mengubah nama resmi Taiwan. Lai Ching-te mengesampingkan permasalahan nama dalam ajang internasional, serta tolerir dengan perbedaan pendapat dari warga Taiwan serta memiliki pandangan yang rasional.
Artikel tersebut mengatakan, Beijing dapat memilih untuk beranggapan hal ini sebagai perkembangan yang baik, akan tetapi, nama “Taiwan” menggantikan “ Republik Tiongkok; akan memicu keraguan Beijing, dan dianggap sebagai penyimpangan.
Analisa dari keduanya, pidato Lai Ching-te kali ini tidak membahas secara mendalam beberapa kebijakan lintas selat, juga tidak menjelaskan secara jelas bahwa urusan lintas selat berdasarkan Konstitusi Republik Tiongkok dan hukum yang mengatur hubungan masyarakat kawasan Taiwan dan Daratan Tiongkok, keduanya mencerminkan dalam kerangka Satu Tiongkok.
Keduanya mengatakan, Lai Ching-te tidak secara implisit menyebut “Konsensus 92”, ada kemungkinan ini merupakan hasil pertimbangan Lai Ching-te dan tim pemerintahannya, beranggapan pidato presiden pertama kalinya menguraikan kebijakan lintas selat, mencoba pengganti “konsensus 92” tidak akan menghasilkan manfaat besar. Sedangkan dari sudut pandang Beijing, tidak mengangkat konsensus 92, ada kemungkinan dianggap Lai Ching-te akan mengadopsi cara lain dalam pembinaan hubungan lintas selat.
Keduanya menganalisis, keputusan Lai Ching-te yang dituangkan ke dalam beberapa isi pidatonya mencerminkan perubahan langkah strategis, mencakup Agustus 2022 reaksi RRT terhadap kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi untuk urusan kemiliteran, memastikan krisis lintas selat, komunitas internasional beranggapan yang memprovokasi adalah Beijing bukan niat dari Taiwan.